Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Selasa, 30 Jun

DPR: Anggaran 2026 Cukup Angkat Guru P3K Paruh Waktu Jadi Penuh

Komisi X telah mengusulkan agar pemerintah segera menghapus skema P3K paruh waktu dan mengangkat para guru tersebut menjadi P3K penuh waktu sesuai UU ASN.
Sosial Budaya
Selasa, 30 Jun

Kemenag Usulkan Insentif Rp1,5 Juta Bagi Guru Hononer Non-ASN

Usulan tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengakomodasi banyaknya guru non-ASN yang belum tertampung dalam proses pengangkatan.
Olahraga
Selasa, 30 Jun

DPR Setujui Naturalisasi Mitchell Baker & Luke Vickery

Naturalisasi terhadap Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery dilakukan untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Sosial Budaya
Selasa, 30 Jun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025 Raih Opini WTP dari BPK

Opini itu didukung oleh WTP atas 97 laporan keuangan kementerian/lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara.
Politik
Selasa, 30 Jun

DPR Setujui 7 Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030

Dari 21 calon anggota yang disampaikan oleh Presiden, terdapat dua orang calon yang menyatakan mengundurkan diri.
Ekonomi
Selasa, 30 Jun

BPK Soroti Tata Kelola BUMN usai Perubahan Regulasi

BPK meminta pemerintah memperkuat tata kelola BUMN usai perubahan regulasi, meski LKPP 2025 kembali meraih opini WTP.
Sosial Budaya
Selasa, 30 Jun

DPR: Bila Latsarmil dihilangkan, Negara Hemat Dua Pertiga Biaya

Materi pelatihan mestinya diarahkan pada peningkatan kompetensi profesional, bukan latihan fisik maupun kemiliteran.
Sosial Budaya
Minggu, 28 Jun

Skala Relokasi Produksi Grup Yazaki ke Vietnam Diperkecil

Hasil perundingan membuat prinsipal asal Jepang itu menunda relokasi produksi dalam skala besar ke Vietnam.
Ekonomi
Minggu, 28 Jun

Said Iqbal Bantah Isu 55 Ribu Buruh Granit-Keramik Terancam PHK

Meski demikian, Said mengakui PHK tetap terjadi di sejumlah perusahaan, salah satunya di PT Granito.
Ekonomi
Minggu, 28 Jun

Said Iqbal Khawatir Kemasan Polos Picu PHK di Industri Tembakau

Pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut agar tidak berdampak pada ratusan ribu pekerja.