Masuk tirto.id
Hendra Friana
Hendra Friana memulai karier jurnalistiknya di Tirto.id pada awal 2017. Setelah sempat berpindah ke CNN Indonesia (2020) dan Fortune Indonesia (2021), serta bekerja lepas menjadi editor, penulis hingga peneliti, ia kembali ke Tirto.id pada April 2025 sebagai redaktur ekonomi dan bisnis. Alumni Asia Journalism Fellowship ini memiliki ketertarikan mendalam pada isu perkotaan, lingkungan dan energi.
Indeks Tulisan
Purbaya Akan Minta OJK Putihkan SLIK Jelek Calon Debitur KPR
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat realisasi pembiayaan rumah bagi MBR yang selama ini terkendala oleh catatan kredit bermasalah bernilai kecil.
Kemenkeu Percepat Pembayaran Kompensasi Energi Pekan Ini
Hingga saat ini total subsidi dan kompensasi energi yang telah dibelanjakan pemerintah mencapai Rp192,2 triliun.
Serapan Anggaran BGN Terburuk, Baru 16% per September 2025
Realisasi anggaran pemerintah pusat per September 2025 baru mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari outlook lapsem sebesar Rp1.275,6 triliun.
Purbaya Buka Peluang Turunkan PPN di 2026 untuk Jaga Daya Beli
Purbaya menilai perkembangan ekonomi sebulan terakhir telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Purbaya PD Rasio Pajak Naik 0,5% di 2026, Ada Tambahan Rp110 T
Purbaya tegaskan Kementerian Keuangan akan tetap mengelola sektor perpajakan dan kepabeanan secara langsung tanpa membentuk Badan Penerimaan Negara.
Purbaya Akan Buka Layanan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai Hari Ini
Kanal pengaduan akan menggunakan nomor telepon dan WhatsApp khusus agar pengaduan masyarakat dapat langsung diterima oleh pihak kementerian.
Mau Taruh Dana Pemerintah di BPD, Purbaya Minta TKD Jadi Jaminan
Risiko gagal bayar dari BPD dapat diminimalkan jika dana transfer ke daerah (TKD) dapat dijadikan jaminan.
Purbaya soal Utang Kereta Cepat Jika Pakai APBN: Agak Lucu
Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya ditanggung pihak yang menikmati keuntungan dari proyek tersebut.
Alasan Pemohon Gugat Pesangon dan Pensiun Jadi Objek Pajak ke MK
Pemohon menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan substantif sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Istana Instruksikan TNI-Polri Buat Gudang, Jaga Mutu Beras Bulog
Gudang-gudang baru yang kini disiapkan tidak hanya dikelola oleh pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah.
