Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Elite Gerindra di Pusaran Rencana Borong Alutsista Rp1,7 Kuadriliun
Tak hanya anggarannya yang jumbo, rencana proyek pengadaan alutsista juga dikritik karena perusahaan terkait diisi oleh orang-orang dekat Prabowo.
Koalisi Nasional Demokrat-PDIP Tersandera Konflik Lama SBY & Mega?
PDIP tak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Pengamat itu adalah dampak dari rivalitas SBY-Megawati selama bertahun-tahun.
Betapa Aneh dan Keliru 9 Kriteria 'Merah' Calon ASN KPK
Kriteria ketidaklulusan para pegawai KPK menjadi ASN dipermasalahkan. Kriteria tersebut dianggap konyol, misalnya kepatuhan buta terhadap pimpinan.
PKS Protes BKN saat Paripurna DPR: TWK KPK Teror Keyakinan Beragama
Dalam sidang paripurna DPR RI, Al Muzammil kritik BKN soal TWK KPK yang dinilai menjadi teror bagi keyakinan keagamaan seseorang.
Komnas HAM Periksa 6 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
Komnas HAM mendalami karakteristik dan dinamika pola kerja di KPK, serta mencari keterkaitannya dengan TWK.
Giant Gulung Tikar: Mengurai Hak-Hak Buruh yang Harus Dipenuhi
Giant gulung tikar. Para buruh sedang mengupayakan hak mereka dipenuhi sebagaimana PKB--yang dasarnya adalah UU Ketenagakerjaan, bukan UU Cipta Kerja.
Mengurut Kampanye Boikot Indomaret: Bermula dari Perkara THR
Kampanye boikot Indomaret bergaung. Mulanya adalah perkara THR tahun lalu dan kasus hukum terhadap seorang buruh.
Hukum Berat Pemerkosa Anak di Bekasi, Bukan Nikahkan dengan Korban
Menikahkan pemerkosa dengan korban tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak.
KTT G20, Jokowi Desak Pemimpin Dunia Selesaikan Kesenjangan Vaksin
Jokowi menyebut sebanyak 83 persen pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya, hanya 17 persen sisanya yang diterima negara-negara berkembang.
Penganiayaan Pendamping Korban Kekerasan Seksual di Jombang
Seorang pendamping korban kekerasan seksual di Jombang dianiaya oleh kelompok dari lingkaran pelaku.
Betapa Mengada-ada SK Firli Bahuri soal Status 75 Pegawai KPK
SK Firli Bahuri yang meminta para pegawai yang tak lolos TWK menyerahkan tugas ke atasan dianggap mengada-ada.
Betapa Konyol Mengangkat Si Pelanggar Aturan sebagai Duta
Kebiasaan mengangkat pelanggar jadi duta tak boleh diteruskan.
Puncak Arus Balik Lebaran 16 Mei, Menhub Siapkan Langkah Antisipasi
Puncak arus balik Lebaran diprediksi 16 Mei, Menhub Budi Karya Sumadi menyiapkan langkah antisipasi terkait lonjakan arus lalu lintas darat.
Khotbah Idulfitri Usman Hamid Singgung soal Pelemahan KPK
Dalam khotbah Idulfitri, Usman Hamid mengajak untuk merefleksikan salah satu masalah yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu pelemahan KPK.
Tak Lengkap Saat Bukber, Partai Koalisi Jokowi Retak?
Buka bersama sekjen partai pendukung Jokowi tak lengkap. Beberapa tidak hadir. Pengamat menilai ini tanda keretakan.
Anggota DPR Nilai Pemerintah Tak Sensitif Izinkan WNA Cina Masuk RI
Anggota DPR dari PKS sebut kebijakan pemerintah yang mengizinkan WNA Cina saat larangan mudik menjadi tidak sensitif kepada publik.
GUSDURian Kecam Penutupan Paksa Masjid Ahmadiyah di Garut
Alissa Wahid menilai kejadian tersebut menjadi ironis karena di saat yang bersamaan umat muslim menjalani puasa di tujuh hari terakhir.
Bola Panas Status Pegawai di KPK, PAN-RB, BKN: Upaya Cuci Tangan?
Aktivis anti-korupsi menilai cara KPK yang mengalihkan tanggung jawab status pegawai yang gagal dalam tes ke instansi lain sebagai upaya cuci tangan.
Anggota DPR dari PKS Totak Penggabungan Semua Lembaga Riset di BRIN
Mulyanto menilai keputusan ini sangat tidak efektif dan berpotensi mengganggu program pengembangan riset dan inovasi nasional.
Hasil Sementara Konflik Partai Demokrat: AHY 3, Moeldoko 0
Partai Demokrat kubu Moeldoko sudah kalah tiga kali dari kubu AHY. Pengamat politik mengatakan nasib mereka sudah selesai.