Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan

Jusuf Hamka 'Pede' Bisa Jadi Cawagub Jakarta atau Jawa Barat
Jusuf Hamka atau Babah Alun mendukung penuh Ridwan Kamil maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Bima Arya Legawa Tidak Dampingi Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar
Bima Arya patuh pada keputusan KIM dan PAN jika batal memasangkan dirinya dengan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Pilkada Jabar.

DPR Kritik Sikap Pemerintah yang Hamburkan Uang demi HUT RI
Legislator menilai pemerintah seharusnya tidak menghamburkan anggaran untuk kepentingan seremoni seperti sewa mobil dan kamar mewah pada HUT RI ke-79.

Jazilul Sebut Gus Ipul Bikin Kisruh dan Tak Ber-KTA PKB
Yahya Cholil Staquf dan Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul, disebut tak berkartu tanda anggota (KTA) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jazilul Bantah Pertemuan PKB & PSI Fokus Bahas Pilkada Jakarta
Dinamika politik pencalonan Pilkada Jakarta masih dinamis, meski PKB untuk sementara mendukung Anies Baswedan.

Jazilul Fawaid: PKB & PBNU Entitas Berbeda, Jangan Bikin Kisruh
Jazilul berkata PBNU dan PKB merupakan dua entitas berbeda. Maka itu, ia meminta PBNU agar saling menjaga jarak sesuai dengan konstitusi.

Demokrat Gugat UU DKJ ke MK, Minta Wali Kota Dipilih via Pilkada
Menurut Taufiqurrahman, penunjukkan wali kota oleh gubernur tidak lagi relevan setelah UU DKJ secara hukum mencabut status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Cak Imin Bawa Istri Awasi Haji, MKD: Tak Ada Pelanggaran Hukum
Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai bahwa laporan yang dilayangkan Ketua PHI ke MKD tidak masuk akal.

Kaesang Rayu PKB Kerja Sama di Pilkada Jateng & Jakarta
Muhaimin Iskandar mengaku sudah ada sejumlah daerah yang telah layak untuk kerja sama dengan PSI di Pilkada 2024.

Alasan di Balik KPU Hapus Sanksi Paslon Tak Lapor Dana Kampanye
Idham mengatakan, pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang.
Masuk tirto.id




