Fatimatuz Zahra

Indeks Tulisan

News
Sabtu, 25 Mar 2023

UU Cipta Kerja Dinilai Wujud Pelanggaran Konstitusi Berjemaah

Denny Indrayana menyebut bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU merupakan praktik pelanggaran konstitusi berjamaah yang dilakukan DPR & pemerintah 
News
Sabtu, 25 Mar 2023

Kemnaker Tegaskan THR 2023 Tak Boleh Dicicil

Kemnaker menegaskan kepada pemberi kerja atau pengusaha agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja dengan sistem penuh.
News
Sabtu, 25 Mar 2023

Pakar Hukum Ragukan Independensi MK dalam Menguji UU Ciptaker

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menyatakan keraguannya terhadap independensi hakim konstitusi, khususnya dalam hal pengujian UU Ciptaker.
News
Sabtu, 25 Mar 2023

Apindo: Buruh yang Lakukan Mogok Kerja Dapat Dianggap Mangkir

Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani menyebut buruh yang melakukan mogok kerja nasional dapat dikategorikan mangkir dari pekerjaannya.
Hukum
Jumat, 24 Mar 2023

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Segera Diadili di PN Tipikor

"Tim jaksa mendakwa yang bersangkutan sebagai pemberi suap kepada tersangka LE selaku Gubernur Papua sekitar Rp35,4 miliar."
Hukum
Jumat, 24 Mar 2023

KPK Enggan Beberkan Profil 195 Pejabat yang Hartanya Diperiksa

Ali sebut, di awal sudah disampaikan 195 wajib lapor LHKPN juga belum tahu siapa-siapa orangnya, di mana alamatnya.
Hukum
Jumat, 24 Mar 2023

Drama Mogok Minum Obat Enembe Berujung Teguran ke Pengacara

"Dari informasi yang kami peroleh, betul tersangka LE (Lukas Enembe) mogok minum obat. Namun itu hanya pada hari Senin dan Selasa kemarin."
Hukum
Jumat, 24 Mar 2023

KPK Telusuri Peran Hasbi Hasan dalam Kasus Suap Perkara di MA

KPK menyebut bahwa sejumlah fakta dalam persidangan kasus suap pengurusan perkara di MA mengungkap adanya dugaan keterlibatan Sekretaris MA, Hasbi Hasan.
Hukum
Jumat, 24 Mar 2023

KPK Kejar Aliran Uang Lukas Enembe, Terancam Dijerat Pasal TPPU

KPK juga tak menutup kemungkinan untuk menjerat Lukas Enembe dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan bukti yang cukup.
Hukum
Rabu, 22 Mar 2023

Investigasi Harta Pejabat ala Netizen & Potensi Kriminalisasi

Masyarakat harus saling menjaga supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga yang punya kemampuan bongkar flexing pejabat.