Mochammad Fajar Nur

Mochammad Fajar Nur

Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.

Indeks Tulisan

Adu Kuat PDIP Melawan Trah Jokowi di Gelanggang Pilwalkot Solo
News
Selasa, 23 Juli

Adu Kuat PDIP Melawan Trah Jokowi di Gelanggang Pilwalkot Solo

Langkah PSI mencalonkan Bhre sebagai Balon Walkot Solo dianggap provokasi agar PDIP bersikap. Nyatanya PDIP kalem, mungkin baru bersikap di injury time.
Anak Korban Kekerasan Seksual Jangan Sampai Alami Nestapa Ganda
News
Selasa, 23 Juli

Anak Korban Kekerasan Seksual Jangan Sampai Alami Nestapa Ganda

APH perlu difasilitasi pelatihan untuk memahami UU TPKS agar penanganan tidak lagi berujung mengecewakan dan menambah nestapa korban anak.
Polisi Bunuh Diri: Pembinaan Kesehatan Mental Harus Dipenuhi
News
Senin, 22 Juli

Polisi Bunuh Diri: Pembinaan Kesehatan Mental Harus Dipenuhi

Polri harus paham bahwa personel polisi yang melakukan pelanggaran – baik etik maupun pidana – boleh jadi merupakan manifestasi masalah kejiwaan.
Sudaryono Jadi Wamentan, Kaesang Mulus di Pilkada Jateng?
News
Senin, 22 Juli

Sudaryono Jadi Wamentan, Kaesang Mulus di Pilkada Jateng?

Analis politik memprediksi Koalisi Indonesia Maju akan bersatu di Jawa Tengah setelah berpisah di Banten dan mungkin di Jakarta.
Aroma Bagi-bagi Kue Kekuasaan di Balik Pelantikan 3 Wamen Baru
Politik
Senin, 22 Juli

Aroma Bagi-bagi Kue Kekuasaan di Balik Pelantikan 3 Wamen Baru

Penunjukan ini sarat politik akomodasi kekuasaan dan tanpa meritokrasi yang jelas. Dua dari tiga Wamen yang dilantik adalah sosok yang dekat dengan Prabowo.
Potensi Masalah Usai Kebijakan Pemerintah Hapus Penjurusan SMA
Pendidikan
Senin, 22 Juli

Potensi Masalah Usai Kebijakan Pemerintah Hapus Penjurusan SMA

P2G menilai Kurikulum Merdeka sebetulnya memiliki konsep yang bagus namun sayang dalam implementasi belum terealisasi secara maksimal.
Restu Jokowi ke Kaesang di Pilgub, Upaya Cawe-Cawe Jilid II?
News
Jumat, 19 Juli

Restu Jokowi ke Kaesang di Pilgub, Upaya Cawe-Cawe Jilid II?

Sikap Jokowi yang terang-terangan merestui daerah yang cocok untuk Kaesang dinilai bakal menciptakan ketidakseimbangan dalam pilkada.
Penipuan Online Kian Beragam: Loker Palsu hingga Polisi Gadungan
News
Kamis, 18 Juli

Penipuan Online Kian Beragam: Loker Palsu hingga Polisi Gadungan

Untuk meyakinkan korban bahwa pelaku benar-benar polisi, perbincangan berubah menjadi semacam interogasi secara daring.
Bara Api Antikorupsi IM57+: Masa Depan KPK hingga Harun Masiku
News
Kamis, 18 Juli

Bara Api Antikorupsi IM57+: Masa Depan KPK hingga Harun Masiku

IM57+ memandang pembenahan di KPK tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja.
Agenda Reformasi TNI Makin Jauh Bila Prajurit Boleh Berbisnis
News
Rabu, 17 Juli

Agenda Reformasi TNI Makin Jauh Bila Prajurit Boleh Berbisnis

Wacana agar TNI terlibat dalam sektor bisnis dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan dunia bisnis itu sendiri.
Pemprov DKI Pastikan Pilkada Jakarta Inklusif untuk Disabilitas
News
Selasa, 16 Juli

Pemprov DKI Pastikan Pilkada Jakarta Inklusif untuk Disabilitas

Pemprov DKI Jakarta kini terus memfasilitasi dan berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada, agar komunitas penyandang disabilitas dapat terlibat aktif.
Obral HGU di IKN 190 Tahun, Kado Getir Jelang HUT Kemerdekaan
News
Selasa, 16 Juli

Obral HGU di IKN 190 Tahun, Kado Getir Jelang HUT Kemerdekaan

Alih-alih memperhatikan ruang hidup masyarakat lokal yang terdampak pembangunan kawasan IKN, pemerintah malah mengobral HGU lahan hingga hampir dua abad.
Belajar dari Kasus PDNS, Waspada Serangan Siber Jelang Pilkada
News
Senin, 15 Juli

Belajar dari Kasus PDNS, Waspada Serangan Siber Jelang Pilkada

Belajar dari penggunaan teknologi sejak Pemilu 2004, sistem teknologi informasi kepemiluan adalah salah satu yang paling rentan mengalami serangan siber.
Revisi UU Polri: Kewenangan Meluas, SOP Masih Sering Diterabas
News
Senin, 15 Juli

Revisi UU Polri: Kewenangan Meluas, SOP Masih Sering Diterabas

Revisi UU Polri seharusnya menyasar pembenahan internal ketimbang memperluas kewenangan.
Menakar Manuver PDIP Merapat ke Airin di Pilkada Banten 2024
News
Senin, 15 Juli

Menakar Manuver PDIP Merapat ke Airin di Pilkada Banten 2024

Rivalitas Pilpres 2024 antara PDIP dan Gerindra terasa hingga Banten. Oleh sebab itu, pilihan PDIP untuk merapat ke Golkar sangat rasional.
Gaji Kecil & Biaya Politik Bukan Pembenar Kepala Daerah Korupsi
News
Jumat, 12 Juli

Gaji Kecil & Biaya Politik Bukan Pembenar Kepala Daerah Korupsi

Mayoritas pejabat yang korupsi justru didasari bukan karena kebutuhan sehari-hari, tapi karena perilaku rakus yang ada pada diri mereka.
Persepsi Sekolah Favorit Jadi Penyulut Kecurangan dalam PPDB
News
Jumat, 12 Juli

Persepsi Sekolah Favorit Jadi Penyulut Kecurangan dalam PPDB

Selama persepsi sekolah favorit masih eksis, sikap lancung orang tua, pejabat, dan panitia tetap tumbuh subur. Sikap yang justru menodai esensi pendidikan.
Aplikasi Bertajuk Seksisme Cerminan Dangkal Etika Birokrat Kita
Teknologi
Jumat, 12 Juli

Aplikasi Bertajuk Seksisme Cerminan Dangkal Etika Birokrat Kita

Aplikasi-aplikasi dengan penamaan bernada seksisme telah mengabaikan profesional etis, yakni kepantasan dan kepatutan.
Menerka Motif Gerindra Mengusung Riza Patria-Marshel di Tangsel
Politik
Kamis, 11 Juli

Menerka Motif Gerindra Mengusung Riza Patria-Marshel di Tangsel

Dasco klaim keputusan untuk mengusung Ahmad Riza Patria-Marshel di Pilwalkot Tangsel sudah melalui kalkulasi politik terlebih dulu.
Seleksi Anggota Baru BPK Harus Jadi Momentum Bebas Korupsi
Hukum
Rabu, 10 Juli

Seleksi Anggota Baru BPK Harus Jadi Momentum Bebas Korupsi

Gagalnya BPK menghasilkan produk audit bebas kepentingan bermuara dari sistem seleksi pimpinannya yang minim akuntabilitas.