Dimeitry Marilyn

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 14 Mar 2017

KPK Enggan Ladeni Tudingan Fahri Hamzah kepada Agus Rahardjo

KPK enggan meladeni tudingan Fahri Hamzah yang menuding Agus Rahardjo punya konflik kepentingan dalam kasus e-KTP. KPK menilai bila tudingan Fahri itu ditanggapi hanya akan membuat kasus e-KTP semakin gaduh.
Hukum
Selasa, 14 Mar 2017

Janji Ungkap Aktor Utama, Tersangka Bakamla Minta Jadi JC

Salah satu tersangka kasus suap pengadaan satelite monitoring Bakamla RI, Eko Susilo Hadi mengajukan diri menjadi Justice Collaborator ke KPK dan berjanji ungkap pelaku utama di kasus tersebut. 
Hukum
Selasa, 14 Mar 2017

Bawaslu DKI Panggil 2 Warga Terkait Kasus Nenek Hindun

Bawaslu DKI menghimbau kepada masing-masing paslon dan tim pemenangan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik di Pilkada DKI. Belum dapat dipastikan apakah kasus penolakan menyalatkan jenazah nenek Hindun ini akan dibawa ke ranah hukum.
Hukum
Senin, 13 Mar 2017

KPK Hadirkan 8 Saksi dalam Sidang Kedua e-KTP

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah mengatakan delapan saksi tersebut adalah bagian dari 133 saksi yang akan dihadirkan dalam agenda sidang pembacaan saksi-saksi.
Hukum
Senin, 13 Mar 2017

KPK Buka Suara Soal Sayembara Rp1 Miliar Setya Novanto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo justru menanggapinya dengan santai dan enggan menggubrisnya secara serius.
Hukum
Senin, 13 Mar 2017

Dua Menteri Minta KPK Awasi Sejumlah Proyek Besar

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mendatangi KPK untuk meminta konsultasi dan pendampingan dalam pencegahan korupsi di sejumlah proyek besar.
Politik
Senin, 13 Mar 2017

KPU DKI Jakarta Berusaha Jaga Independensi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sumarno menegaskan bahwa posisi KPU DKI berusaha untuk menjaga independensi di tengah isu yang menyudutkan KPU DKI yang memihak salah satu pasangan calon di Pilkada DKI.
Hukum
Minggu, 12 Mar 2017

MK Diminta Gunakan Pengawas Luar Agar Lebih Kredibel

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh sejumlah pihak, termasuk Kontras, untuk menggunakan pengawas eksternal agar pemilihan hakimnya bisa menghasilkan orang yang kredibel dan tak korup.
Hukum
Minggu, 12 Mar 2017

Jokowi Didesak Nonaktifkan Pejabat yang Terlibat Kasus e-KTP

Sejumlah aktivis LSM mendesak Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan para pejabat aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Hukum
Minggu, 12 Mar 2017

Jokowi Diminta Hadang Serangan ke KPK Akibat Kasus E-KTP

Mantan pimpinan KPK meminta Presiden Joko Widodo menyokong KPK dalam penuntasan pengusutan kasus korupsi E-KTP dan menghadang serangan balik yang bisa melumpuhkan lembaga ini, terutama di revisi UU KPK.