Dimeitry Marilyn

Kemendagri meminta saran ke KPK untuk kembali melanjutkan proyek e-KTP. Kasus korupsi e-KTP sebelumnya, mengaku membuat gentar Kemendagri untuk melanjutkan proyek itu.

Penyidik KPK sedang berupaya mengumpulkan bukti-bukti penguat untuk penetapan tersangka baru di kasus korupsi e-KTP. Semua pihak yang disebut di dakwaan Irman dan Sugiharto akan segera dipanggil lagi oleh KPK.

"Kami dilarang untuk dekat dengan tersangka, keluarga tersangka maupun pertemuan dengan kuasa hukum tersangka siapapun itu. Karena dari kami menutup akses komunikasi lobi-lobi di bawah meja," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

"Kalau mau melaporkan silahkan saja. Mau itu si A, si B. Tentu kami tidak gegabah dalam menelusuri aliran dana yang mungkin merugikan banyak pihak.Yang jelas KPK kooperatif atas semua keberatan tersebut," jelas Agus Rahardjo.

KPK akan mendalami kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Anies Baswedan. Anies dituding melakukan korupsi senilai Rp146 miliar saat menjabat Mendikbud silam.

KPK meyakini kesaksian Imran dan Sugiharto, dua terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP valid. Hal ini dibuktikan dengan keinginan keduanya untuk menjadi justice collaborator.

KPK mengaku tidak mempermasalahkan dampak politik di dalam kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang kemungkinan menjerat para politisi.

Febri menjelaskan bahwa KPK akan fokus ke sidang perdana besok dan akan memanggil kembali Menteri Yasonna sehabis sidang.

Dua tersangka kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto telah mengembalikan uang korupsi dan siap buka-bukaan di sidang perkara tersebut. 

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah menyampaikan kemungkinan Afganistan akan mencontoh Indonesia untuk melakukan pembenahan negaranya dengan mengaplikasikan kinerja KPK.