Dimeitry Marilyn

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

KPK Temukan Sumber Dana Lain Di Korupsi Bupati Klaten

Penyidik KPK mengendus sumber dana lain, yakni di luar suap promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten, di kasus korupsi Bupati Klaten non-aktif, Sri Hartini.  
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

KPK Membidik Nama Besar di Balik Korupsi e-KTP

Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

KPK Belum Putuskan Sikap Soal Praperadilan Bupati Nganjuk

KPK masih mengkaji isi amar putusan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman dan belum menentukan sikap mengenai langkah ke depan.
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

KPK Sita Dokumen Impor Perusahaan Basuki Hariman

KPK menyita dokumen impor milik Basuki Hariman di kantor Bea Cukai. Pengusaha daging sapi itu diduga memiliki kepentingan bisnis terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

Tanggapan KPK ke Permintaan Setnov Agar e-KTP Tak Buat Gaduh

KPK menanggapi pernyataan Ketua DPR RI, Setya Novanto yang menyatakan meminta pengusutan kasus e-KTP tidak memunculkan kegaduhan politik. 
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

ICW Desak KPK Ungkap Aktor Intelektual Kasus E-KTP

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mendesak KPK segera mengungkap aktor intelektual kasus E-KTP era Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

Ajudan Kapolri Serahkan Pedang Hadiah Raja Salman Ke KPK

Kapolri Tito Karnavian, melalui ajudannya, menyerahkan hadiah pedang dari Raja Salman ke KPK sebagai pelaporan gratifikasi.
Hukum
Senin, 6 Mar 2017

OC Kaligis Tolak Pemanggilan Jaksa KPK di Sidang PK Kasusnya

OC Kaligis menolak pemanggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di sidang Peninjauan Kembali (PK) vonis untuk dia dari Mahkamah Agung (MA), tapi majelis hakim persidangan itu tak menggubrisnya.
Bisnis
Senin, 6 Mar 2017

Masyarakat Adat Papua Desak Pencabutan PP Soal Freeport

Ketua Dewan Adat Papua Meepago John Gobai meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 mengenai perubahan status kontrak Freeport karena telah menimbulkan efek domino bagi masyarakat adat Papua.
Hukum
Minggu, 5 Mar 2017

Sengketa Lahan Tambang Ricuh, Papua Kembali Memanas

Masyarakat tanah ulayat Papua terlibat perseteruan dengan dua perusahaan tambang. Menurut penduduk sekitar, penggunaan tanah adat sebagai area pertambangan diyakini tanpa permisi.