Indeks Tulisan
KPK Temukan Sumber Dana Lain Di Korupsi Bupati Klaten
Penyidik KPK mengendus sumber dana lain, yakni di luar suap promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten, di kasus korupsi Bupati Klaten non-aktif, Sri Hartini.
KPK Membidik Nama Besar di Balik Korupsi e-KTP
Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.
KPK Belum Putuskan Sikap Soal Praperadilan Bupati Nganjuk
KPK masih mengkaji isi amar putusan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman dan belum menentukan sikap mengenai langkah ke depan.
KPK Sita Dokumen Impor Perusahaan Basuki Hariman
KPK menyita dokumen impor milik Basuki Hariman di kantor Bea Cukai. Pengusaha daging sapi itu diduga memiliki kepentingan bisnis terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Tanggapan KPK ke Permintaan Setnov Agar e-KTP Tak Buat Gaduh
KPK menanggapi pernyataan Ketua DPR RI, Setya Novanto yang menyatakan meminta pengusutan kasus e-KTP tidak memunculkan kegaduhan politik.
ICW Desak KPK Ungkap Aktor Intelektual Kasus E-KTP
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mendesak KPK segera mengungkap aktor intelektual kasus E-KTP era Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Ajudan Kapolri Serahkan Pedang Hadiah Raja Salman Ke KPK
Kapolri Tito Karnavian, melalui ajudannya, menyerahkan hadiah pedang dari Raja Salman ke KPK sebagai pelaporan gratifikasi.
OC Kaligis Tolak Pemanggilan Jaksa KPK di Sidang PK Kasusnya
OC Kaligis menolak pemanggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di sidang Peninjauan Kembali (PK) vonis untuk dia dari Mahkamah Agung (MA), tapi majelis hakim persidangan itu tak menggubrisnya.

Masyarakat Adat Papua Desak Pencabutan PP Soal Freeport
Ketua Dewan Adat Papua Meepago John Gobai meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 mengenai perubahan status kontrak Freeport karena telah menimbulkan efek domino bagi masyarakat adat Papua.
Sengketa Lahan Tambang Ricuh, Papua Kembali Memanas
Masyarakat tanah ulayat Papua terlibat perseteruan dengan dua perusahaan tambang. Menurut penduduk sekitar, penggunaan tanah adat sebagai area pertambangan diyakini tanpa permisi.
Masuk tirto.id







