Indeks Tulisan

Aliansi PKS & Partai Berkarya Dianggap Ompong Belaka
PKS hanya dianggap "ingin menunjukkan diri menjadi katalisator sekaligus menjadi pelopor kekuatan politik oposisi" saat bertemu Berkarya.

Pencopotan Kapolres Kampar, Idham Azis: Harusnya Dia Jadi Teladan
Kapolri Idham Azis mengatakan pencopotan itu bukan hanya masalah etika, tetapi Asep tak menunjukkan teladan sebagai seorang kepala satuan wilayah.

Komisi II Cari Cara Untuk Pemekaran Papua Meski Ada Moratorium
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dua kepala daerah untuk membahas pemekaran Papua.

Penyiraman Novel Belum Tuntas, Kapolri Klaim Sudah Kerja Maksimal
Idham Azis memaparkan perkembangan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan saat rapat dengan DPR, Rabu (20/11/2019).

Kapolri Klaim Jumlah Aksi Terorisme Sepanjang 2019 Berkurang
Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan jumlah aksi terorisme di Indonesia pada 2019 sampai saat ini berjumlah delapan kejadian. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan jumlah aksi terorisme pada 2018 sebanyak 19 aksi terorisme.

Politikus PDIP Sindir Banyak Polisi Berperut Buncit dan Hidup Mewah
Dalam rapat kerja Komisi III dan Polri, politikus PDIP Trimedya Panjaitan menyindir masih banyak polisi yang perutnya buncit.

Ada Watak Oligarki di Balik Usul Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Ketum Nasdem Surya Paloh mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden dalam amandemen UUD 1945.

PPP Mukernas Desember, Suharso & Arsul Berpeluang Jadi Caketum
Bakal Caketum PPP diantaranya Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa, Sekjen PPP Arsul Sani, politikus senior PPP Ahmad Muqowam, dua Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara dan Muhammad Margiono

KPU Minta Koruptor Tak Boleh Maju Pilkada, Tito: Itu Teori Kuno
Mendagri Tito Karnavian menganggap, usulan KPU yang meminta Revisi UU Pilkada yang melarang napi mencalonkan diri, merupakan teori pemidanaan kuno.

Mendes Akan Klarifikasi soal Pembekuan Dana Desa ke Sri Mulyani
Kementerian Keuangan membekukan sementara penyaluran dana desa sampai verifikasi jumlah desa fiktif bisa diketahui secara pasti.
Masuk tirto.id







