Anang Hermansyah Resmi Tarik Usulan RUU Permusikan dari Baleg DPR

Oleh: Dewi Adhitya S. Koesno - 7 Maret 2019
Dibaca Normal 2 menit
Musisi sekaligus Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah resmi menarik usulan RUU Permusikan.
tirto.id -
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah resmi menarik usulan RUU Permusikan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Menurutnya, keputusan penarikan usulan RUU Permusikan sebagai tindaklanjut dari masukan dan tanggapan dari seluruh stakeholder ekosistem musik di tanah air.

"Agar terjadi kondusifitas di seluruh stakeholder ekosistem musik di Indonesia," ujar Anang melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto di Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Anang tidak menampik bila RUU Permusikan telah menimbulkan polemik khususnya di ekosistem musik di Indonesia.

"Saya sebagai wakil rakyat yang berasal dari ekosistem musik, wajib hukumnya menindaklanjuti aspirasi dari stakeholder. Sama halnya saat mengusulkan RUU Permusikan juga berpijak pada aspirasi dan masukan dari stakeholder. Ini proses konstitusional yang lazim dan biasa saja," terangnya.

Dengan ditariknya usulan RUU Permusikan, Anang berharap situasi di ekosistem musik bisa kembali kondusif.

"Persoalan yang terjadi di sektor musik di Indonesia mari kita rembuk dengan baik melalui musyawarah besar ekosistem musik di Indonesia," ujarnya.

Ia juga berharap agar penyelenggaraan Musyawarah besar (Mubes) komunitas musik dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

"Mubes baiknya dilaksanakan setelah Pemilu. Kita berembuk bersama, kita beber persoalan yang ada di sektor musik dan bagaimana jalan keluarnya," ucapnya.

Anang menuturkan, tantangan industri musik di Indonesia dari waktu ke waktu semakin kompleks. Karenanya, dibutuhkan pikiran dan pandangan dari ekosistem musik demi merumuskan peta jalan atas tantangan-tantangan yang muncul.

"Seperti konstruksi hukum di sektor musik kita masih 2.0, padahal saat ini eranya sudah 4.0. Di Amerika, pada 11 Oktober 2018 lalu baru disahkan Music Modernization Act (MMA), regulasi terkait dengan hak cipta untuk rekaman audiao melalui teknologi berupa streaming digital. Bagaimana dengan kita di Indonesia?" tanyanya.

Kaitannya dengan hal tersebut, Anang menyebutkan persoalan pajak di sektor musik yang saat ini banyak memanfaatkan medium digital seperti youtube dan facebook di mana belum ada pengaturan mengenai hal tersebut.

“Bagaimana dengan pendapatan dari ranah digital seperti dari Youtube maupun Facebook?” tambah Anang.

Musisi asal Jember ini juga menyoroti perihal urgensi keberadaan data besar (big data) untuk memuat seluruh direktori musik di Indonesia.

Keberadaan UU Serah Simpan Karya Rekam Karya Cetak (SSKRKC) yang mengamanatkan seluruh karya rekam diserahkan ke perpustakaan nasional, menurut Anang, masih menimbulkan pertanyaan.

"Pertanyaannya, apakah seluruh lagu di Indonesia didata oleh perpustakaan nasional? Apakah hal tersebut telah menjawab kebutuhan di sektor musik," kata dia.

Selain itu, politikus PAN ini juga menyinggung soal pendidikan musik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

"Pendidikan musik tak populer di masyarakat, pertanyaannya apakah sekolah musik sudah selaras dengan pendidikan vokasi di Indonesia," tambah Anang.


Pada tahun 2016, Anang menuturkan Bekraf menyebut terdapat 33.482 badan usaha musik di Indonesia yang mengungkapkan standar pendapatan minimum pelaku musik sebesar 3 juta lebih.

"Pertanyaannya apakah angka tersebut terkait dengan eksistensi profesi musisi? Meski kalau dilihat data Bekraf tahun 2016, kontribusi sektor musik ke Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 0,48 persen," papar Anang.

Namun, kata Anang, di subsektor lainnya yakni kuliner dan televisi yang merupakan penyumbang terbesar PDB banyak memanfaatkan sektor musik namun tidak terefleksikan dari kontribusi PDB dari sektor musik.

“Ada disparitas tajam antara subsektor televisi dan radio (8,27 persen) dan kuliner (41,40 persen) dengan subsektor musik. Padahal televisi-radio dan kuliner memanfaatkan instrumen musik,” sebut Anang.

Anang juga menyebut soal pelaksanaan ibadah ramadan yang sebentar lagi tiba. Menurutnya, momentum ramadan biasanya mengurangi jam pertunjukan musik karena dalam rangka menghormati ibadah puasa.

“Bagaimana pendapatan para pelaku musik yang di beberapa daerah cafe tidak boleh beroperasi” ujar dia.

Sebagian persoalan tersebut, kata Anang, harus dijawab secara bersama-sama oleh ekosistem musik melalui musyawarah di mana pada akhirnya juga tak bisa dilepaskan dari peran negara yang turut serta menyelesaikan ekosistem musik tanah air.

“Pada akhirnya berbagai persoalan tersebut erat kaitannya dengan politik hukum pemerintah dalam memposisikan musik dalam bentuk kebijakan hukum,” pungkasnya.


Baca juga artikel terkait POLEMIK RUU PERMUSIKAN atau tulisan menarik lainnya Dewi Adhitya S. Koesno
(tirto.id - Sosial Budaya)

Penulis: Dewi Adhitya S. Koesno
Editor: Agung DH
DarkLight