tirto.id - Sejumlah aktivis aliansi dari sejumlah organisasi akan menggelar aksi Women’s March Jakarta 2017 dengan di depan Istana Negara Jakarta pada Sabtu, 4 Maret 2017 mendatang.
Aksi ini terinspirasi Women’s March digelar di Amerika Serikat dan beberapa negara lain pada 21 Januari 2017 lalu. Selain itu, para aktivis juga menggelar aksi ini untuk menyambut Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret.
Pegiat LBH Masyarakat, salah satu inisiator aksi itu, Naila Rizki Zakiah mengatakan Women’s March Jakarta 2017 akan digelar dengan berjalan dari depan Sarinah, Thamrin menuju Istana Negara pada Sabtu pagi.
“Kami akan menyampaikan delapan Tuntutan Perempuan Indonesia untuk Peradaban yang Setara,” kata Naila saat menggelar konferensi pers di Cikini, Jakarta pada Kamis (2/3/2017).
Menurut Naila peserta aksi ini berasal dari ratusan aktivis pemerhati isu permpuan, kelompok diskusi feminis, mahasiswa, pekerja swasta dan lainnya. Women’s March Jakarta 2017 didukung oleh sejumlah organisasi seperti LBH Masyarakat, Koalisi Perempuan Indonesia, Kapal Perempuan, Solidaritas Perempuan, Migrant Care, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Sanggar Swara) dan banyak kelompok lain.
Ia menambahkan gerakan ini membawa misi melawan ketimpangan gender di Indonesia yang sampai sekarang masih meluas di banyak bidang, dari hukum dan kebijakan negara, kesehatan, hingga lingkungan hidup.
Ia menjelaskan delapan tuntutan Women’s March Jakarta 2017 itu ialah pembangunan toleransi, penghormatan pada keberagaman, pemenuhan hak-hak perempuan, pembangunan infrastruktur hukum dan kebijakan yang pro-keadilan gender.
Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah serius memberantas kekerasan berbasis gender, meningkatkan perlindungan terhadap minoritas, dan menaikkan alokasi anggaran bagi kesehatan perempuan.
Tuntutan itu merupakan hasil refleksi para aktivis terhadap kondisi saat ini. Misalnya, menurut Naila, berdasar data organisasi Arus Pelangi, salah satu organisasi yang terlibat dalam Women’s March kali ini, 49% transperempuan, atau waria, pernah mengalami kekerasan seksual. Data ini melengkapi daftar diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT di Indonesia.
Kebijakan diskriminatif gender pun dipandangnya masih bercokol di banyak daerah. Sebagai contoh, beberapa ketentuan Qanun di Aceh, perda jam malam di Padang, dan perda-perda lain yang mengkriminalisasi pekerja seks dan homoseksual.
Belum lagi, ada permohonan dari Aliansi Cinta Keluarga (AILA) dan Persistri kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi pasal-pasal kesusilaan di KUHP. Bila MK mengabulkan permohonan revisi Undang-Undang ini, menurut catatan dia, empat juta orang berpotensi dikirim ke penjara.
“Orang yang terdampak dengan adanya revisi ini adalah perempuan, LGBT, dan kelompok kepercayaan minoritas,” ujar dia.
Penulis: Patresia Kirnandita
Editor: Addi M Idhom
