tirto.id - Penasihat Utama Gedung Putih Jared Kushner mengatakan bahwa kredibilitas kepemimpinan Palestina telah jatuh ke titik “terendah sepanjang masa" pada Senin (17/8/2020) kemarin.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan Donald Trump tidak akan "mengejar" Palestina untuk kesepakatan damai, jika mereka terus menolak tawaran Amerika Serikat.
Pernyataan itu dilontarkan ketika ia menyampaikan penilaiannya atas perjanjian yang ditengahi AS pekan lalu, yang akhirnya menelurkan sebuah hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab (UAE).
Kepada wartawan, seperti dikutip dari Associated Press, Kushner mengatakan ada peningkatan rasa frustrasi di wilayah tersebut atas apa yang dia katakan sebagai “penghalang Palestina untuk kemajuan rakyat mereka”.
"Kredibilitas mereka [kepemimpinan Palestina] benar-benar jatuh ke titik terendah sepanjang masa, bahkan orang-orang yang ingin membantu Palestina, mereka hanya mengatakan bahwa ‘Anda tidak dapat membantu orang yang tidak ingin membantu diri mereka sendiri," ujarnya.
Kushner menegaskan pula bahwa pemerintahan Trump telah berulang kali “ditolak oleh Palestina”, meskipun menurutnya, sudah banyak upaya dilakukan untuk mencoba memperbaiki kondisi mereka.
Salah satunya, ia mengutip konferensi ekonomi regional yang diadakan tahun lalu, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dana demi memperbaiki ekonomi Palestina. Serta rencana Trump di Timur Tengah, yang menurutnya memberi Palestina "sebagian besar dari apa yang mereka inginkan."
Rencana tersebut, secara garis besar akan memberi Israel kendali permanen atas 30 persen wilayah Tepi Barat, di samping tetap mengizinkan otonomi terbatas bagi Palestina di sisa wilayah, jika mereka memenuhi daftar tuntutan yang ketat. Hampir semua Yerusalem timur, termasuk situs-situs suci yang sensitif, akan tetap berada di bawah kendali Israel.
Terlepas dari semua klaimnya, yang Kushner menganggap "dapat membantu Palestina", rencana tersebut masih dianggap jauh dari tuntutan Palestina untuk sebuah negara merdeka di Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza -- wilayah yang direbut oleh Israel pada tahun 1967.
Alhasil, Palestina menolak rencana Trump di Timur Tengah tersebut, karena menurut mereka sangat tidak adil dan terlalu menguntungkan Israel.
Sementara itu, yang terbaru, Palestina juga mengutuk perjanjian UAE dengan Israel minggu lalu. Mereka menganggapnya sebagai “pengkhianatan terhadap perjuangan mereka”.
Seperti dilaporkan Al Jazeera, Israel dan UAE telah mencapai kesepakatan bersejarah, yang akan mengarah pada normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara Timur Tengah itu pada Sabtu (15/8/2020) lalu.
"Membuka hubungan langsung antara dua masyarakat paling dinamis dan paling maju ekonominya di Timur Tengah akan mengubah wilayah ini melalui penambahan pertumbuhan ekonomi, memajukan inovasi teknologi, dan membentuk hubungan antar masyarakat yang semakin dekat," tulis pernyataan bersama Israel-UAE, seperti dikutip BBC.
Israel juga akan "menunda deklarasi kedaulatan pada area-area yang digariskan" dalam Visi Perdamaian antara Israel dan Palestina yang dijabarkan Presiden Trump. Dalam rencana tersebut, dia mendukung rencana Israel menganeksasi sebagian Tepi Barat dan Lembah Yordania.
Kesepakatan minggu lalu itu pun membuat UAE menjadi negara Arab ketiga, setelah Mesir dan Yordania yang setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Palestina memperingatkan tindakan semacam itu akan menghancurkan wilayah mereka untuk membentuk negara independen pada masa mendatang. Selain itu, langkah tersebut dinilai melanggar hukum internasional--pandangan yang didukung sebagian besar komunitas internasional.
Langkah UAE tersebut dinilai telah menghancurkan konsensus Arab yang telah lama ada, bahwa pemulihan hubungan resmi dengan Israel harus dilakukan hanya setelah konsesi dibuat dalam upaya perdamaian dengan Palestina. Tembok dukungan Arab itu telah lama berfungsi sebagai salah satu dari ‘sedikit poin pengaruh’ Palestina terhadap Israel.
Penulis: Ahmad Efendi
Editor: Yantina Debora
