Transkrip Hasil Debat Cawapres 2024 Segmen 3-4 Lengkap

tirto.id - Jalannya Debat Cawapres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/12/2023) malam, dapat disimak kembali lewat transkrip lengkap Debat Cawapres 2024.

Debat Cawapres 2024 menyajikan pertarungan gagasan para kandidat wakil presiden untuk Pemilu 2024. Mereka adalah Muhaimin Iskandar (cawapres nomor 1), Gibran Rakabuming Raka (cawapres nomor 2), serta Mahfud MD (cawapres nomor 3).

Dalam artikel ini pembaca dapat mengikuti kembali jalannya Debat Calon Wakil Presiden 2024 melalui transkrip debat segmen 3 dan segmen 4. Sedangkan transkrip lengkap Debat Cawapres 2024 dapat diunduh dalam bentuk file PDF di bawah.

Transkrip Lengkap Hasil Debat Cawapres 2024 Segmen 3-4

Debat Cawapres 2024 segmen 3 diisi dengan tanggapan para kontestan terhadap sejumlah pertanyaan dari panelis, yang diperoleh dengan cara diundi terlebih dulu. Sementara pada segmen 4 seorang cawapres dapat melempar pertanyaan kepada cawapres lain.

Transkip Debat Cawapres 2024 SEGMEN ke-3

Moderator: Untuk segmen ini, pertanyaan dimulai untuk Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan panelis mengambil undian subtema di dalam fishball. Kami persilakan Ibu Poppy Ismalina untuk mengambil dan memperlihatkannya kepada calon wakil presiden dan moderator. “ Perkotaan”.

Moderator: Baik, selanjutnya Ibu Retno Agustina Ekaputri untuk mengundi huruf A, B, atau C. Silakan diperlihatkan. Huruf B “Perkotaan”. Huruf B “Perkotaan”. Huruf B, kita akan buka amplop pertanyaan yang masih disegel dan kami kembali ingatkan kepada para calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama, karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, dengan subtema perkotaan. 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan mencapai lebih dari 70% di tahun 2045. Permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit. Kita mulai ketika Bapak mulai berbicara.

Muhaimin: Terima kasih, perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas ke pemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan, karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik, karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih.

Moderator: Saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran, cawapres nomor 2, untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan semua.

Gibran: Ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta, tapi enggak setuju sama IKN, tapi ya monggo lah ya enggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan, kita harus menggarap transportasi umumnya, kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ada digitalisasinya. Sekarang ‘kan sudah ada Teman Bus, nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu, untuk mungkin di level-level kota kecil, kita pakai skema by the service sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu, untuk masalah kumuh. Nah, ini perlu kolaborasi. BSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih.

Moderator: Selanjutnya, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan.

Mahfud: Saya agak kaget juga, mau membangun 40 kota Jakarta ya. Apa itu bisa dilaksanakan dalam 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun ini? IKN saja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah, gitu kan. Lalu saudara 40, luar biasa menurut saya, 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya. Menurut Pak Muhaimin, kalau nanti kita untuk 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN atau APBD? Atau perlukah lembaga khusus, seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator? Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif. Selesai.

Moderator: Pak Muhaimin, waktu Anda untuk menanggapi atas tanggap Pak Gibran dan Pak Mahfud. Waktu Anda, silakan.

Muhaimin: Yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta, di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya, Pontianak 1 tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau 1 tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup, apalagi kalau seperti yang disampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan, baik itu swasta maupun CSR. Jadi, apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama, tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan, dipersiapkan dari potensi yang sudah ada, sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki yang ada.

Moderator: Harap tenang. Kita akan berikan waktu untuk aplaus. Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan untuk Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu, kita akan persilakan panelis, Bapak Suharnomo, untuk mengambil undian subtema kelima dalam visual. Silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator. Bapak Tauhid Ahmad, kami undang untuk mengundi huruf A, B, atau C. C, “ “Infrastruktur”. Huruf C masih tersegel. Bapak, mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali pertanyaan untuk Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan subtema infrastruktur.

Moderator: Dalam 5 tahun, biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2.385 Triliun Rupiah dari APBN, sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit. Kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silakan.

Gibran: Terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya, apa yang sudah saya lakukan di Solo, kita membangun IPAL Komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Lalu, untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar. Misalnya, dengan Wonogiri, Klaten untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional membangun beberapa bendungan dan embung. Ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah ke depan. Masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali karena kami, dari paslon nomor 2, ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kiita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya. Juga kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi, ini harus dikerjakan secara pararel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan. Sanitasi drainase air bersih kawasan kumuh ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih.

Moderator: Baik, saya berikan waktu untuk Pak Mahfud untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran.

Mahfud: Mas Gibran yang terhormat. Tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab. Tadi yang terjawab itu infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur kan ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Nah, kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di otak-atik dari APBN, APBD gitu ini untuk ini. Tapi masalahnya, kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah, itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh. Selesai.

Moderator: Kita akan ke Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Bapak Muhaimin, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit.

Muhaimin: Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan, tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya, infrastruktur gedung-gedung sekolah, yang memberikan kesehatan, kecerdasan, bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau, sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup.

Moderator: Saya berikan waktu kembali untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin.

Gibran: Baik, terima kasih. Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial. Stunting itu lho, Pak. Tapi, enggak apa-apa. Saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis, banyak yang nyinyir. Tapi, sekali lagi, Pak. Program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400 T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan, 400 T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita itu, Pak. Yang saya maksud dengan infrastruktur sosial program makan siang gratis. Investasi ke depan untuk menuju Indonesia Emas. Terima kasih.

Moderator: Selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk itu, kami persilakan panelis, Bapak Yose Rizal Damuri, untuk mengambil undian subtema keenam dalam fishball.

Moderator: Silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator. Perdagangan. Bapak Aditya Wardhana silakan untuk membantu kita mengundi huruf A, B atau C. “Perdagangan”, C. Terima kasih.

Moderator: Perdagangan huruf C, Pak Mahfud. Masih tersegel. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali pertanyaan untuk Bapak Mahfud MD dengan subtema perdagangan. Untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas, tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi. Pertanyaanya, bagaimana strategi paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit. Kami persilakan ketika Bapak mulai berbicara.

Mahfud: Menurut saya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian, saudara sekalian. Saya dan Mas Ganjar, kebetulan Ganjar-Mahfud, ini sudah berdiskusi lama tentang ini. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi strategi kami. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi, sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Ya itu. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global, sehingga memenuhi standar-standar internasional untuk setiap apa yang kita punyai. Mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya, bisa diterima begitu. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak, misalnya, upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh teman-teman sendiri, pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkolusi dengan pejabat-pejabat publik. Kemudian, saudara-saudara sekalian, kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam, sehingga nantinya masuk dengan strategi kedua tadi, bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif. Sehingga juga tidak susah, misalnya, untuk diterima oleh dunia internasional. Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan, dan selesai.

Moderator: Terima kasih, Pak Mahfud. Saya persilakan Pak Muhaimin untuk menanggapi jawaban dari Pak Mahfud tadi.

Muhaimin: Pak Mahfud, kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki, karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif. Yang kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus meng-update secara masif kualitas.. Semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur, baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, UKM, dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional.

Moderator: Harap tenang. Selanjutnya, kita akan ke Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Bapak Gibran, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit silakan.

Gibran: Baik, terima kasih paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret saja. Paling konkret, hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah kita, harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hirilisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US Dollar. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US Dollar. Ini saya baru bicara masalah nikel lho, Pak. Belum bicara masalah tembaga, bauksit, timah, dan lain-lain. Konkret, jelas, singkat, padat, jelas. Terima kasih.

Moderator: Baik, kami kembalikan ke Pak Mahfud untuk menanggapi.

Mahfud MD: Baik, terima kasih. Ini masalah diplomasi. Diplomasi itu normatif. Sebenarnya, saudara sekalian, kalau diplomasinya selama tidak jalan, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu, diplomat-diplomat kita tuh bagus ya. Sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai, belum masuk itu tidak disahkan. Di DPR, partai ini belum masuk, dan ketika sudah bertugas enggak jelas. Dia enggak ngerti, dia enggak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan, nanti diplomasi ini diatur kembalilah rekrutmennya itu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah, soal hilirisasi itu sudah masuk sebenarnya, Mas Gibran. Saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional. Itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan. Itu. Selesai.

Moderator: Terima kasih kita berikan apresiasi pada calon wakil presiden kita di pemilu 2024 dan kami persilakan para calon wakil presiden untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan, bapak.

Transkip Debat Cawapres 2024 SEGMEN ke-4

Moderator 1: Anda kembali bersama kami di Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024.

Moderator 2: Sebelum kita memulai segmen ini, kami mau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua hadirin yang ada di sini. Suasana cukup kondusif. Kita berharap ini akan terus terjaga. Karena sesi ini sangat-sangat rentan untuk terpancing. Jadi kita sepakat dulu ya. Kita komit dulu ya. Karena di sesi ini, jika sesi sebelumnya pertanyaan disiapkan oleh panelis, maka di sesi ini, pertanyaan disampaikan oleh kandidat atau calon wakil presiden kepada calon wakil presiden yang lain.

Moderator 1: Betul, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh cawapres penanya dan selanjutnya akan direspons kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Tapi, kami kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya-jawab sesuai dengan tema debat, yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan.

Moderator 2: Sebelumnya, kami undang bapak-bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita akan mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan kepada Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk bertanya kepada Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari anda berbicara.

Gibran: Baik, terima kasih, ini karena Prof Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk Carbon Capture and Storage.

Moderator 1: Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai, ketika bapak memulai untuk berbicara.

Mahfud MD: Baik, Mas Gibran yang terhormat. Regulasi, itu kalau orang ahli regulasi itu, tidak harus spesifik satu per satu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Hai kita buat ini, baru dibuat regulasinya. Bagaimana cara [red: membuat] regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademik itu, kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai saja kasus Roccipi namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana, kemudian opportunity-nya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana, kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian eee ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut Roccipi dan prosedur tentu saja. Nah, itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya, bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya. Bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya, apa pun, apa pun yang akan kita bangun itu, kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barang kali mas Gibran sudah tahu, atau belum tahu juga, karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin, itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagianya, sehingga ada pengawasan, pengawasan terhadap uang itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai.

Moderator 2: Harap tenang, masih belum selesai ini. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi.

Gibran: Baik, terima kasih pak. Kalau masalah SIPD, ya tentu saya tahu pak. Saya kan wali kota pak. Saya pasti pakai SIPD, untuk perencanaan anggaran kami pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya pak, pak Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk Carbon Capture and Storage. Simple sekali pak pertanyaan saya pak, mohon dijawab pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan pak. Enggak perlu ngambang ke mana-mana Pak. Terima kasih.

Moderator 2: Baik, cukup ya pak. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud.

Mahfud MD: Jadi begini, mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya, saya tanya kepada anda sekarang ya. Bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional, anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba, pasti tidak tahu. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah perlu dibuat naskah akademik, menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan, buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama, lalu dibahas gitu ramai-ramai. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan. Untuk itu, apakah ini sudah ada yang mengatur, cuma namanya berbeda, atau tidak. Nah, itu semua. Kalau anda tanya bagaimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu saja. Kalau anda ditanyakan hal baru. Jadi, buat naskah akademik, kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur, karena anda bicara membuat hukum. Selesai.

Moderator 1: Baik, harap tenang. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 berhadapan dengan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, kini adalah kesempatan untuk Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 berhadapan dengan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1. Silakan pak, waktu adan bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud.

Mahfud MD: Baik, Bapak Cawapres, Pak Muhaimin. Saya melihat, di dalam visi-misi Anda itu ada raihan ICOR 4-5, efisiensi akan meningkat. Nah pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89-91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7%. Kalau 4 saja. Anda punya visi targetnya itu ICOR-nya 4 sampai 5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian, saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5,5 sampai 6,5. Kok tidak berani 7. Kalau 4, apalagi sampai 5. seharusnya berani sampai 7. Selesai.

Moderator 2: Silakan waktu anda, 2 menit.

Muhaimin: Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8%, bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban hutang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Wong sekarang saja, prosentasi dari 3000 triliun APBN saja untuk membayar hutangnya cukup tinggi. Sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar hutang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6% itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain, kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G to G, yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang.

Moderator 1: Selanjutnya, dipersilakan Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan bapak.

Mahfud MD: Iya begini pak. Kami, Ganjar-Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu, hitung-hitungannya mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan, korupsi yang diurus kantor saya langsung saja, 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW, sejak tahun 2014 yang sudah inkrach korupsi itu berapa, 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi, anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau anda berani dengan ICOR 4 saja, anda pasti bisa 7%, pasti bisa 7%. Apalagi 4 sampai 5. Lah ini anda mentargetkan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agak kurang cepat. Selesai.

Moderator 2: Silahkan ditanggapi Pak Muhaimin.

Muhaimin: Tentu saya sangat setuju. Bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita. Menjaga kebocoran APBN kita. Tetapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi, kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuman omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan, sampai hari ini aja, 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti, utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu real-nya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga Saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat, tetapi pertumbuhan semu yang keropos.

Moderator 2: Kita lanjutkan. Interaksi antara 3 dan 1 sudah selesai. Sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2. Pak Muhaimin silakan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi.

Muhaimin: Terima kasih. Pak Gibran, Pak Gibran ini telah berhasil menjadi walikota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai projek-projek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, walikota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa ada dimasukkan seperti di kota Solo. Bagaimana caranya ini.

Moderator 2: Baik, silakan pak Gibran, waktu anda 2 menit untuk menanggapi.

Gibran: Baik, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita ingin fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi walikota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya ke mana. Tapi yang jelas ini gus, apa yang sudah dibangun yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat. Wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Lalu, kita lihat, kita punya Kebun Binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus. Tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat. Kesejahteraan meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak tidak melihat, oh ini dianakemaskan, enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta lho Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat, itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih.

Moderator 1: Silahkan pak Muhaimin untuk menanggapi. Waktunya 1 menit.

Muhaimin: Yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tenang saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun project-project besar bisa di sana. Sebab saya lihat, itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa. Patut kita banggakan. Dibandingkan dengan, misalnya, Kota Madiun yang hanya 11 persen, Cirebon hanya 7 persen, Tasikmalaya. Kita ingin tahu triknya apa. Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tetapi berada di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita.

Moderator 1: Cukup? Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan.

Gibran: Baik Gus, saya jawab. Saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita para walikota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness criteria. Kalau enggak ada itu, enggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai walikota, harus menyiapkan hal-hal non teknis. Relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN, plus APBD, plus dibantu, saya sering dibantu pak Ganjar, Gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN. Ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga. Ini kolaborasi. Dan sekali lagi, sebelum itu masuk, kami para walikota menyiapkan readiness criteria itu. Jadi, ya Saya kira ini cukup fair, Gus.

Moderator 1: Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini.

Moderator 2: One on one sesi pertama sudah lewat. Masih ada satu segmen lagi, ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden lainnya Tetaplah bersama kami di Debat Kedua Calon Presiden Pemilu 2024.