tirto.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menyebut masyarakat di daerahnya tak tertarik mengikuti debat ihwal status bencana gempa yang terjadi sejak akhir Juli 2018.
"Masyarakat NTB terutama para korban tidak tertarik debat status bencana, mereka hanya perlu penanganan yang maksimal," ujar TGB kepada Tirto, Kamis (23/8/2018).
Menurut TGB, penanganan secara maksimal para korban gempa di NTB telah dan masih berlangsung. Ia mengklaim masyarakat NTB lebih butuh keberlangsungan penanganan maksimal alih-alih penetapan status bencana nasional oleh pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan TGB menanggapi masih maraknya perdebatan ihwal status bencana di NTB. Banyak pihak mendesak pemerintah menaikkan status bencana gempa di NTB ke skala nasional. Alasannya, agar penanganan dampak gempa di sana bisa berjalan cepat.
Akan tetapi, pemerintah bergeming dan tetap pada keputusannya tidak menaikkan status bencana. Pemerintah berdalih penanganan sudah dilakukan dalam skala nasional, karenanya tak perlu ada kenaikan status bencana.
Bambang Suprayogi, seorang pemilik biro perjalanan dan wisata di Lombok, NTB, juga menanggapi perdebatan perlu atau tidaknya status bencana nasional diberikan kepada daerahnya.
Ia berpendapat, perdebatan soal perlu tidaknya status bencana nasional tak berdampak ke industri pariwisata. Pemilik biro perjalanan "1985adventure" ini menilai, selama gempa masih terjadi maka wisatawan tak akan berkunjung ke Lombok, terlepas dari apapun status bencana yang ditetapkan pemerintah.
"Semua [wisatawan] cancel kecuali relawan dan yang punya tujuan terhadap gempa. Itupun kerja sosial, bukan bisnis penerapan harganya. Malah lihat situasinya gempa masih terus terjadi sampai sekarang, jadwal September berpeluang batal semua," kata Bambang kepada Tirto.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yulaika Ramadhani
