tirto.id - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto menilai ruang kerja dilengkapi dengan kamar tidur untuk Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bukanlah suatu hal yang perlu dianggarkan.
Menurut Mulyanto pekerjaan Dewan Pengarah BRIN seharusnya lebih membutuhkan ruang diskusi terbuka agar bisa menyerap banyak aspirasi untuk bahan penelitian.
"Jadi yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," ucap Mulyanto kepada Tirto, Senin (18/7/2022).
Mulyanto meminta agar Dewan Pengarah BRIN yang dipimpin Megawati Soekarnoputri bisa menjadi panutan bagi masyarakat termasuk dalam soal penggunaan anggaran sehingga tidak menjadi catatan buruk di mata masyarakat. Apalagi, anggaran itu bukan dikhususkan untuk kegiatan riset dan penelitian.
"Dewan Pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN," terangnya.
Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta petinggi BRIN hingga jajarannya untuk bekerja keras melakukan riset demi kemajuan ilmu pengetahuan bangsa Indonesia.
"BRIN membutuhkan orang yang mau kerja keras. Bukan orang yang mau leyeh-leyeh, duduk manis di ruang kerja yang mahal," kata Mulyanto.
BRIN menetapkan alokasi anggaran lebih dari Rp6 miliar untuk merenovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN. Pengalokasian anggaran itu tercatat di situs LPSE BRIN.
Renovasi ini melingkupi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN Sri Mulyani, Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN Suharso Monoarfa, Sekretaris Dewan Pengarah BRIN Sudhamek Agoeng Waspodo Sunyoto, serta anggota Dewan Pengarah BRIN lainnya yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.
Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN Driszal Fryantoni dalam rilis tertulis pada Minggu (17/7/2022) tidak memungkiri bahwa akan ada kamar tidur dalam alokasi anggaran yang diajukan.
Menurut Driszal hal itu tidak bermasalah karena sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Biaya yang dibutuhkan merupakan rekomendasi dari Kementrian PUPR, melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan,” terang Driszal.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
