Sandiaga Tetap Garap OK-OCE, Bisakah Tandingi Program Pemerintah?

Oleh: Hendra Friana - 16 Juli 2019
Dibaca Normal 2 menit
Ekonom Indef menilai program pengurangan pengangguran yang ditawarkan Sandiaga Uno lewat OK-OCE akan sulit berekspansi.
tirto.id - Sebagai "petarung baru" dalam dunia politik, Sandiaga Salahuddin Uno tampaknya bukan sosok yang gampang menyerah. Bekas calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto ini tetap punya ambisi mewujudkan program-program yang pernah dijanjikan semasa kampanye, meski tak lagi berpartai atau punya jabatan publik.

Sandiaga percaya program Rumah Siap Kerja dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship), yang sempat digagas saat Pilgub DKI 2017, bakal lebih baik daripada subsidi lewat "kartu sakti" dalam hal memacu kewirausahaan dan penyusutan jumlah pengangguran.

"Kami akan buktikan," kata Sandi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Ahad (14/7/2019) kemarin.

Optimisme mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu wajar belaka, mengingat usianya yang masih muda dan statusnya sebagai salah satu konglomerat di Indonesia. Sandi juga punya karier yang cukup paripurna dalam soal pengembangan bisnis di tanah air.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dua program yang digagas Sandiaga itu dapat berdampak signifikan terhadap pengurangan pengangguran dan lebih baik dari program kartu-kartu pemerintah?


OK-OCE Sulit untuk Ekspansi


Dampak program OK-OCE terhadap pengurangan angka pengangguran di DKI Jakarta hingga kini sebenarnya belum terlihat jelas. Sejak digalakkan Februari 2017, berdasarkan pantauan terakhir Tirto pada 17 Maret 2019, jumlah peserta OK OCE tercatat mencapai 64.459 orang. Namun dengan adanya angka ini tak berarti jumlah pengangguran di DKI Jakarta jadi menurun.

Dalam setahun terakhir pertumbuhan penduduk yang bekerja di sektor informal memang meningkat dari 1,69 juta pada 2018 ke 1,79 juta pada 2019. Namun jika dilihat lebih jauh, maka pekerjaan di sektor informal itu banyak diisi penduduk berpendidikan rendah (SMP ke bawah) sebanyak 1,82 juta orang--atau 35,25 persen dari total angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, "mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja." Sehingga mereka cenderung terserap ke pekerjaan-pekerjaan yang jam kerja sangat fleksibel seperti pengemudi ojek online, tukang cukur rambut, hingga pedagang asongan.

Sementara secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Jakarta malah menurun 0,58 persen dari 69,27 persen pada Februari 2018 menjadi 68,69 persen pada Februari 2019.

TPAK laki-laki turun sebesar 0,95 persen poin dari 83,26 persen pada Februari 2018 menjadi 82,31 persen pada Februari 2019. TPAK perempuan juga turun sebesar 0,19 persen poin dari 55,39 persen pada Februari 2018 menjadi 55,20 persen pada Februari 2019.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai program pengurangan angka pengangguran yang ditawarkan Sandiaga Uno pun bakal sulit berekspansi.

Selain karena akses permodalan akan sulit dijangkau di tengah kondisi tingginya suku bunga, Bhima menyebut, plafon kredit senilai Rp10 juta untuk peserta program pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program OK-OCE juga dirasa tidak cukup untuk menjadi modal bisnis.

"Kalau di Jakarta dengan senilai Rp10 juta, kredit modal kerja akan habis. Kalau mau berkembang dari 0, untuk permodalan itu minimal senilai Rp50 juta. Jadi wajar kalau sulit berkembang dan diamplifikasi di daerah lain," kata Bhima kepada reporter Tirto, Senin (15/7/2019).


Kondisi Pengangguran Terkini


Pada sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)--perbandingan populasi pengangguran dengan total angkatan kerja--di Indonesia hingga Februari lalu masih di angka 5,01 persen. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase itu lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun 2018 yakni 5,13 persen dari total angkatan kerja.

Namun jika ditarik 4 tahun ke belakang, maka populasi pengangguran di Indonesia sebenarnya tak banyak terkikis.

Jumlah pengangguran yang mencapai 7 juta orang pada 2016, ternyata masih bertengger di kisaran 6,82 juta orang pada Februari 2019. Artinya, dalam 4 tahun terakhir, pemerintah hanya mampu mengurangi 200 ribu pengangguran atau sekitar 50 ribu pengangguran setiap tahunnya.

Ini juga bisa dilihat berdasarkan ketimpangan angkatan kerja baru dengan lapangan kerja yang dibuka. Sejak 2016, berdasarkan data yang dihimpun Tirto, rata-rata populasi angkatan kerja bisa tumbuh 2,5 persen tiap tahun, sementara populasi orang bekerja (lapangan kerja yang dibuka) hanya tumbuh di kisaran 2,2 persen.

Data tersebut menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja hanya bisa menyerap angkatan kerja baru, sementara yang belum terserap masih akan terus berada di kubangan pengangguran.

Pemerintah pun sebetulnya telah mencanangkan banyak program untuk mengurangi pengangguran. Salah satunya juga punya konsep yang sama seperti "Rumah Siap Kerja" yang digadang-gadang Sandiaga, yakni Balai Latihan Kerja (BLK).

Program yang dicanangkan sejak 2017 itu mengandalkan metode partisipatif kolaboratif yang melibatkan masyarakat ikut andil dalam upaya pengurangan pengangguran. Bahkan, kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, tahun ini pemerintah menargetkan agar jumlah BLK itu bisa ada di 1.000 titik se-Indonesia.

Baca juga artikel terkait OKE OCE atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight