tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mendorong agar perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di ibukota dapat melantai di bursa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah daerah telah berkomitmen agar minimal ada satu BUMD yang IPO (Initial Public Offering) setiap tahunnya, mulai dari 2017 sampai dengan 2022 mendatang.
Kendati demikian, Sandiaga belum mau membeberkan perusahaan mana saja yang diproyeksikan bakal melepas sahamnya di bursa. Sandiaga menilai informasi terkait nama-nama perusahaan BUMD itu masih terbilang sensitif.
“Kami serahkan kepada masing-masing BUMD untuk menyiapkan, bahwa BUMD ini harus memiliki kemampuan juga untuk mengakses pasar modal,” kata Sandiaga di Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Selasa (2/1/2018) pagi.
Lewat kemampuan mengakses pasar modal itulah, Sandiaga berpendapat kalau perusahaan BUMD dapat lebih meningkatkan kemampuan manajerial dan rencana bisnisnya. Sandiaga pun berharap perusahaan BUMD nantinya dapat mencontoh pola pengelolaan sebagaimana diterapkan perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia maupun di Asia Tenggara.
Sandiaga mengaku pemerintah daerah tidak menentukan standar minimal untuk aset yang harus dimiliki sebuah perusahaan BUMD agar bisa IPO. Menurut Sandiaga, yang terpenting perusahaan itu harus bergerak di sektor yang mampu menarik perhatian investor serta berkontribusi terhadap pembangunan di DKI Jakarta.
“Jadi dana yang dikelola dan yang dicoba untuk dikumpulkan dengan IPO ini harus signifikan. Ini yang kita dorong, sehingga (yang didorong untuk IPO adalah) BUMD yang sudah besar atau memiliki prospek menjadi besar,” jelas Sandiaga.
Masih dalam kesempatan yang sama, Sandiaga menilai prospek perusahaan BUMD di DKI Jakarta yang berpotensi untuk IPO relatif besar.
“Kita punya 26 BUMD yang sekarang kita pantau, memiliki kemungkinan untuk IPO. Tapi kita tetapkan lima BUMD dulu, best of the best,” ucap Sandiaga.
Saat disinggung mengenai kepemilikan saham oleh pemerintah daerah terhadap BUMD yang IPO, Sandiaga mengindikasikan kalau pemerintah bakal melihat kondisi pasar. Menurut Sandiaga, faktor yang menentukan besaran porsi kepemilikan saham nantinya ialah iklim bisnis yang terbangun dengan sendirinya.
Direktur Utama BEI Tito Sulistio sendiri menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendorong perusahaan BUMD untuk mencatatkan sahamnya. Tito menilai persaingan di pasar modal pada tahun ini akan relatif besar.
“Dengan tuntutan transparansi yang besar, akan membuat pejabat pemerintah, daerah, maupun pengusaha untuk membuka diri. Ini bagus untuk pasar modal,” kata Tito di kantornya pada Kamis (28/12/2017) lalu.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
