Indeks Warga Wadas Purworejo

PBNU mengkritik pemerintah lantaran mengerahkan aparat untuk mengepung, menyerbu dan menangkap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Walhi menilai implikasi dari Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 membuat proyek strategis nasional (PSN) dihentikan, termasuk proyek Bendungan Bener.

Komnas HAM meminta kepolisian mengevaluasi pendekatan kekerasan kepada warga di Desa Wadas.

Tindakan kepolisian mengepung, menyerbu dan menangkap warga Wadas tidak sejalan dengan jargon Presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit.

Desa Wadas masih dijaga aparat, sejumlah lembaga bantuan hukum tidak bisa memberikan advokasi untuk masuk karena dihalangi polisi.

Menurut Kabid Humas Polda Jateng, terjadi ketegangan antara masyarakat yang pro dan kontra, adu mulut dan (melontarkan) ancaman kepada warga yang pro.

Tidak hanya merusak dan melepas tulisan poster, polisi juga mengejar sejumlah pemuda desa hingga masuk ke area hutan.

Kapolda Jawa Tengah meminta anak buahnya mengedepankan aspek humanis, namun kenyataannya warga Desa Wadas justru terintimidasi kehadiran aparat gabungan.

Selain mencopoti poster, polisi juga mengejar sejumlah pemuda setempat hingga masuk ke area hutan, kata Isnur.

Menurut polisi, warga tersebut hanya dimintai keterangan terkait kondisi Wadas.

Julian sebut para ibu-ibu banyak yang berkumpul dan menangis ketakutan melihat polisi dengan peralatan lengkap. Mereka merasa terintimidasi.

Kasasi ini terkait penolakan majelis hakim atas gugatan warga terhadap Ganjar Pranowo sebagai pihak yang mengeluarkan Izin Penetapan Lokasi Bendungan Bener.

Gugatan warga Wadas terkait izin penetapan lokasi tambang material untuk proyek Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.