Indeks Uu Pemda

Kemendagri sebut Tri Rismaharini berhenti secara otomatis sebagai wali kota usai dilantik Jokowi sebagai mensos.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan Bupati Talaud menerima sanksi pemberhentian sementara karena melanggar Pasal 77 ayat 2 UU Pemda.

Majelis Hakim MK menolak gugatan uji materi atas UU Pemda terkait penyerahan kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK kepada pemerintah provinsi.

Usulan hak angket "Ahok Gate" akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR. Namun, di atas kertas, dengan menghitung konstelasi koalisi, tak mudah meloloskan usulan Ahok Gate ini.

Pengelolaan pendidikan SMA dan SMK akan diserahkan ke pemerintah provinsi. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota merasa keberatan. Mereka khawatir minimnya dana pendidikan pemprov akan menurunkan kualitas pendidikan.

Sejumlah pemerintah kabupaten/kota menyatakan keberatannya terkait rencana pengambilalihan pengelolaan lembaga pendidikan seperti SMA/SMK yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPR RI akan merespons hal ini, namun masih menunggu proses judicial review UU tersebut yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Rismaharini berharap pengelolaan pendidikan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah, tidak dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Risma menilai, pengelolaan pendidikan tidak semata-mata terkait dengan sekadar pendidikan formal, melainkan pendidikan juga harus mencakup kondisi mental, spiritual, serta kesehatan anak.