Indeks Utang Lapindo

Kemenkeu sebut pemerintah mengizinkan utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya dilunasi memakai aset mereka.

Beberapa warga Sidoarjo yang terdampak semburan lumpur harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapat ganti rugi.

Kemenkeu melakukan penagihan melalui surat tertulis dan berkoordinasi dengan Minarak Lapindo Jaya soal peningkatan kualitas aset yang dijaminkan seperti catatan BPK pada 2015.

Jika pemerintah harus menyita aset Lapindo ini berarti pemerintah mesti keluar biaya perawatan untuk sesuatu yang belum jelas nilainya.

Kemenkeu tetap melakukan penagihan terhadap PT Lapindo karena telah melewati batas pembayaran piutang Rp1,763 triliun yang jatuh tempo sejak 10 Juli 2019 lalu.

Pemerintah belum bisa mengeksekusi tanah yang menjadi jaminan utang Minarak Lapindo Jaya karena proses penghitungan nilai aset tersebut belum tuntas.  

Pemerintah diminta menalangi proses ganti rugi tanah yang hingga kini belum juga ditunaikan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Kemenkeu tetap menolak permintaan Lapindo untuk melakukan tukar guling dana talangan dengan "cost recovery". Jika ditotal, posisi utang Bakrie atas dana talangan bencana lumpur Lapindo hingga akhir 2018 mencapai Rp1,564 triliun.

SKK Migas menyebut piutang yang dianggap Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya ‎hingga saat ini masih merupakan unrecovered cost.

Lapindo mengklaim masih punya piutang kepada pemerintah sebesar Rp1,9 triliun.

PT Minarak Lapindo Jaya serta Lapindo Brantas, Inc menyatakan pemerintah memiliki utang kepada pihaknya sebesar USD138.238.310,32.

Utang Grup Bakrie atas dana talangan pemerintah terkait ganti-rugi korban lumpur Lapindo hingga akhir 2018 mencapai Rp1.564 triliun.

Beban utang yang mesti dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya bisa bertambah jika mereka tak melunasi utang saat jatuh tempo. Selain itu pemerintah juga bisa menyita aset yang dijaminkan.