Indeks Uang Elektronik

Pakar menyebutkan, sejauh transaksi nontunai masih menggunakan rupiah, maka tidak ada poin pada UU Mata Uang yang dilanggar.

BPKN mengusulkan pemerintah tidak mengenakan biaya isi ulang karena pembayaran non-tunai bertujuan untuk efisiensi dan memperkenalkan sistem perbankan kepada masyarakat.

“Kami minta mereka sesuaikan tarifnya dengan peraturan Bank Indonesia,” kata Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja.

Sularsi mengatakan Bank Indonesia seharusnya bisa lebih fokus dulu terhadap perpindahan transaksi masyarakat dari yang tadinya tunai menjadi nontunai.

Ekonom INDEF menuturkan, pengenaan biaya saldo e-money bisa menjadi disinsentif, terlebih menjelang penerapan elektronifikasi 100 persen pembayaran jasa tol pada 31 Oktober 2017.

Agusman mengatakan penetapan batas maksimum biaya Top Up Off Us uang elektronik sebesar Rp1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi.

Himpunan bank-bank BUMN akan berupaya semaksimal mungkin sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan pengenaan biaya isi ulang e-money.

Jika sistem pembayaran tol dengan e-money mulai diberlakukan, PT Jasa Marga memastikan tidak akan melakukan PHK massal pada pertugas gerbang tol.

Gubernur BI menyebutkan bahwa regulasi yang tengah dikaji juga bakal mengatur pengisian ulang uang elektronik yang dilakukan melalui bank lain atau penyedia layanan yang berbeda.

Transaksi menggunakan uang digital terus meningkat. Teknologi juga mendukung perkembangannya. Ada sisi baiknya, ada pula sisi buruknya.