Indeks Taksi Berbasis Online

Plt Kepala Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta, Gatot Saptadi berharap seluruh pengusaha taksi berbasis aplikasi online di wilayah setempat dapat segera memenuhi seluruh aspek legalitas.

KPPU menyampaikan tiga rekomendasi ke Presiden Joko Widodo mengenai perlunya ada perubahan di tiga aturan dalam Permenhub 32/2016. Pendapat KPPU ini selaras dengan keberatan sejumlah perusahaan transportasi online besar. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah belum mengatur tentang ojek online. Pemerintah juga belum mengakomodir dalam Permenhum Nomor 32 Tahun 2016 yang akan diberlakukan 1 April 2017.

Kemenhub menilai selama ini pengguna taksi online menjadi korban ketika perusahaan taksi tersebut menaikkan harga sesukanya. Karenanya, pemerintah mulai mengatur tarif taksi online yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen.

Kemenhub berencana memberlakukan sejumlah peraturan yang menyasar armada taksi online dan memasangi kendaraannya dengan penanda stiker khusus. 

Dalam tempo kurang dari dua tahun, dinamika transportasi online terus menggoyang bisnis taksi konvensional. Aksi demo para sopir taksi, menandai awal kemerosotan bisnis taksi konvensional, termasuk taksi Express, jejaring bisnis Rajawali Group milik taipan Peter Sondakh.

Para pengemudi taksi berbasis aplikasi (online) harus memenuhi tiga syarat apabila ingin melanjutkan usahanya, yaitu harus memiliki SIM A, kendaraan yang menjadi transportasi harus dilakukan uji kelayakan kendaraan atau KIR, dan yang terakhir STKN nya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.