Indeks Sweeping

Pramono Anung menegaskan dalam menyambut Ramadhan, Jakarta harus dipenuhi dengan kedamaian dan kerukunan.

"Seperti biasa kita memantau saja, memantau saja kalau nanti sekiranya ada satu pemaksaan, ya kita akan proses secara hukum," kata Juru Bicara FPI Slamet Maarif.

Buntut pilkada DKI: politik kebencian meluber dari media sosial ke intimidasi di ranah privat offline. Penyebaran informasi pribadi dilakukan untuk mempermalukan orang yang dianggap musuh.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku tidak pernah menugaskan organisasi masyarakat (ormas) manapun--termasuk Front Pembela Islam--untuk melakukan sweeping. MUI bahkan tidak menoleransi ormas yang melakukan sweeping atau pembersihan paksa atribut keagamaan non-Islam.

Kepolisian akan menindak tegas pelaku sweeping yang meresahkan masyarakat. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penangkapan jika mendapati ada aksi sweeping anarkis.

Jelang perayaan Natal, ormas Islam kerap melakukan sweeping di sejumlah tempat umum. Karenanya, Menag melarang adanya aksi sweeping oleh ormas Islam tersebut.

Lima anggota kelompok Laskar Umat Islam Solo (LUIS) ditangkap tim gabungan Reskrimum Polda Jateng bersama Satuan Reskrim Polres Surakarta, Selasa (20/12/2016) menyusul dugaan aksi sweeping mereka lakukan di Restoran Social Kitchen, Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (18/12) dini hari.

Menurut Wapres JK fatwa MUI bukan hukum positif Indonesia dan ormas tidak bisa melakukan tindakan sweeping sewenang-wenang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto berencana akan mengumpulkan pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pengelola hiburan malam menjelang pelaksanaan puasa Ramadhan. Upaya itu sebagai antisipasi adanya sweeping oleh ormas tertentu.

Djarot Saiful Hidayat selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta menegaskan jika wewenang untuk melakukan sweeping lokasi-lokasi hiburan malam dan tempat makan adalah institusi pemerintah, sehingga organisasi masyarakat diimbau untuk tidak ikut campur dan turut menggelar tindakan serupa.