Indeks Ruu Kesejahteraan Ibu Dan Anak

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengakui adanya perdebatan saat akan menyepakati waktu cuti melahirkan.

UU KIA mencakup berbagai aturan bagi segi kesehatan hingga ketenagakerjaan.

UU KIA juga merumuskan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase seribu hari pertama kehidupan.

DPR menyetujui RUU KIA pada fase 1.000 hari pertama kehidupan di bawa ke rapat paripurna.

Rapat Paripurna DPR RI menyepakati RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai usul inisiatif DPR RI & siap dilakukan pembahasan melibatkan pengusaha & pekerja.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) akan disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Salah satu angin segar yang dibawa dalam RUU KIA adalah cuti maternitas yang diperpanjang.

Selain tentang masalah cuti melahirkan, kewajiban ibu yang diatur pada RUU KIA dinilai Komnas Perempuan berpotensi membakukan peran domestik perempuan.

Menurut Luluk, pengusaha memang selalu keberatan dalam memenuhi hak pekerja, seperti soal cuti melahirkan yang ada di draf RUU KIA.

Saat ini RUU KIA masih menunggu ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR di rapat paripurna pada 28 Juni 2022 mendatang.

HIPPI minta pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi sebelum menetapkan, khususnya terkait regulasi mengatur cuti melahirkan sepanjang enam bulan.

Pemberian cuti melahirkan 6 bulan dinilai sangat mendukung kesejahteraan ibu pasca melahirkan dan anak di masa golden age.

Melalui RUU KIA, DPR ingin perusahaan memikirkan aturan cuti melahirkan 6 bulan untuk karyawan perempuan & 40 hari untuk karyawan laki-laki.