Indeks Rokok

Pemerintah kembali menaikkan tarif cukai rokok untuk 2017. Kenaikan cukai ini dinilai sebagai sebuah langkah yang efektif untuk menekan konsumsi sekaligus produksi rokok. Di satu sisi, pemerintah masih membutuhkan cukai rokok untuk mengisi APBN.

Kenaikan tarif cukai tertinggi sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan tarif cukai terendah 0 persen untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang 10,54 persen. Harga jual eceran (HJE) rokok naik rata-rata 12,26 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menunjukkan rokok dan cukai rokok ilegal saat pengungkapan kasus di Kantor Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta.

Rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian kebijakan cukai rokok, sesuai dengan Undang-Undang Cukai dan juga APBN 2017 dinilai pengamat ekonomi perlu dikaji lebih dalam. Kebijakan kenaikan cukai tersebut diharapkan tidak menimbulkan kontradiktif, melainkan harus mempertimbangkan prinsip cukai dan pengendalian rokok dengan lebih berimbang.

Di Indonesia, rokok menjadi salah satu kebutuhan “utama” konsumsi kaum miskin selain kebutuhan pokok seperti beras dan pangan lainnya. Sepintas ini sesuatu yang mustahil, tapi inilah adanya. Rokok dekat dengan kaum miskin dan kemiskinan dekat dengan rokok.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi berencana memasukkan materi bahaya merokok pada kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar.

Pekerja industri rokok di wilayah itu menolak wacana kenaikan rokok yang dinilai akan menurunkan jumlah produksi rokok dan berdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran kepada pekerja.

Suka tidak suka, rokok sudah menjadi isu banyak negara dan dunia. Rokok juga mencengkeram negara-negara miskin. Uniknya, rokok juga dekat dengan kemiskinan seseorang.

Di Indonesia, 10 besar merek paling mahal dikuasai oleh bank dan perusahaan rokok. Berbeda dengan global, yang dikuasai oleh perusahaan teknologi. Bagaimanapun, rokok masih mendapat tempat penting di hati masyarakat Indonesia.

Perjalanan melewati 1 abad memang tidak mudah. Pasang dan surut silih berganti. Namun, produk-produk ini ternyata bisa bertahan meski sudah melewati sejumlah generasi. Banyak produk-produk tua yang sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari. Produk-produk ini umumnya mampu bertahan hingga satu abad karena mempertahankan orisinalitasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Herry Gunawan menilai wacana kenaikan harga rokok adalah isu kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan karena dapat membuat gaduh masyarakat Indonesia.

Bagaimana hoax harga rokok Rp 50 ribu membuat para politisi terlihat seperti sekumpulan badut dan media-media arus utama semakin tidak bisa dipercaya.

Indonesia masih mengimpor 42 persen kebutuhan tembakau. Jadi pelik karena ternyata ini juga bicara soal selera pasar.

Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo memusnahkan 3.822.590 batang rokok ilegal yang tidak dilengkapi cukai atau menggunakan cukai bekas.

Wacana kenaikan harga rokok dinilai bisa membatasi tingkat konsumsi dan produksi rokok lebih baik ditiadakan dengan kemauan politik kuat dari pemerintah.

Sejumlah warga petani tembakau yang tergabung dalam APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) melakukan aksi damai dengan membawa tanaman tembakau dan poster di komplek DPRD kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Mereka menolak wacana kenaikan harga rokok dan menuntut pemerintah mengurangi impor tembakau.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan tarif cukai rokok belum diputuskan mengenai ketetapan harganya. Kenaikan harga rokok terbaru biasanya setiap 1 Januari di tahun berikutnya dengan pengumuman kenaikan harga tiga bulan sebelumnya.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta memuji rencana kenaikan harga rokok yang belakangan mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

Di Indonesia, sebelum harga mahal untuk rokok diwacanakan, industri rokok sudah lebih dulu memberhentikan buruhnya karena melakukan mekanisasi.

Industri rokok terus dijepit dengan berbagai regulasi, namun kinerja penjualan industri ini justru menunjukkan peningkatan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani FCTC atau tidak.