Indeks Revisi Uu Ikn

Dalam naskah UU IKN terbaru yang diterima Tirto, ditemui Pasal 24B Ayat (1) tentang Pembiayaan Utang Ibu Kota Negara. Pembiayaan utang terbagi menjadi tiga.

DPR menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan menjadi UU. Ada beberapa isu yang direvisi.

Suharso Monoarfa mengungkapkan, banyak temuan isu dan tantangan baru yang dihadapi oleh Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dalam pemindahan ibu kota.

Penambahan ketentuan yang akan dimasukkan ke revisi UU IKN terkait aturan perumahan.

Proses revisi UU IKN melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe meminta Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Anggota DPR mengecam rencana pemerintah yang akan merevisi UU IKN agar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain soal anggaran, Menkumham Yasonna menilai revisi UU IKN juga penting untuk proses keberlanjutan proyek, terutama di sektor tata kelola dan birokrasi.

Pemerintah menegaskan revisi UU IKN diperlukan untuk memperkuat sejumlah klausul di dalamnya. Pemerintah membantah pembentukan UU IKN cacat.

Partai Nasdem menjamin akan ikut menyetujui proses revisi Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Wasisto menilai langkah Nasdem penuh risiko. Ia akan mudah mendapat perundungan terutama dari para pendukung Jokowi.

Taufik menyebut usulan pemerintah untuk membahas revisi UU IKN terjadi secara tiba-tiba, sehingga Nasdem memilih abstain dalam hal itu.