Indeks Revisi Pp Remisi

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk merevisi aturan tentang remisi.

Yusril Ihza Mahendra menyebut Ba'asyir tetap dibebaskan meski tak mau teken ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Presiden Jokowi dan Yasonna tak sepaham soal remisi koruptor. Presiden tak ingin PP No. 99/2012 direvisi, sedangkan menkumham justru sebaliknya. Sikap Yasonna yang terkesan “ngotot” menyiratkan seakan-akan posisinya sebagai menkumham setara dengan Presiden, padahal ia adalah pembantunya.

Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.

Kerugian negara akibat korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Namun, hukuman finansial yang dijatuhkan pengadilan sangat kecil, hanya Rp21,3 triliun. Hukuman alternatif selain bui dimunculkan sebagai solusi untuk membuat jera para koruptor. Akankah wacana untuk memiskinkan koruptor bisa direalisasikan?

Perhatian publik selama ini hanya tertuju pada sidang terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta sehingga abai pada proses persidangan di Tipikor daerah. Duet Janner dan Toton yang sudah membebaskan 10 orang terdakwa perkara korupsi di PN Bengkulu selama periode 2015-2016 patut menjadi perhatian.

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”