Indeks Rampasan Kpk

Penyerahan hasil rampasan negara ini, bagian dari strategi memaksimalkan dampak ekonomi dan pencegahan korupsi.

Serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian oleh Mungki dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Setyo ingin masyarakat tahu aset yang akan digunakan untuk pusat pendidikan HAM merupakan hasil rampasan KPK dari kasus korupsi.

Rony mengatakan, penempatan uang di SBN ini berdasarkan kebijakan dari Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait efektifitas pengelolaan uang di pasar modal.

Uang tersebut merupakan barang rampasan negara terkait kasus investasi fiktif di PT Taspen.

Penyerahan aset ini merupakan upaya optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

KPK bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi akan melelang dua mobil milik terpidana korupsi Zumi Zola.

KPK akan menyerahkan aset hasil rampasan dari terpidana korupsi Akil Mochtar, berupa tanah dan bangunan senilai Rp764,5 juta, kepada KPKNL Pontianak. 

KPK menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan ke Kejaksaan Agung dan BNN. Penyerahan aset hasil rampasan dari koruptor itu akan dilakukan secara resmi pada 20 Februari 2019. 

KPK akan melelang tanah dan bangunan hasil korupsi mantan Bupati Garut Agus Supriadi yang nilainya mencapai Rp3,9 miliar. 

KPK menyerahkan barang rampasan dari korupsi Nazaruddin yang nilainya sekitar Rp12 miliar ke Polri.

Aset tanah dan bangunan itu akan digunakan oleh Bareskrim Polri untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Pelelangan akan dilakukan pada Jumat (24/11/2017) di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Persada Kuningan K.4 Jakarta Selatan mulai pukul 14.00 WIB.

Aset yang dihibahkan tersebut berupa lahan seluas 3.077 meter persegi, dan bangunan seluas 597,75 meter persegi.

KPK menghibahkan bangunan dan tanah hasil rampasan terhadap aset milik salah satu koruptor di kasus Simulator SIM, yakni Djoko Susilo, ke Pemkot Surakarta. Tanah dan bangunan itu akan dipakai untuk Museum Batik.

Plt Koordinator Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Irene Putri menegaskan seluruh uang hasil eksekusi menjadi sepenuhnya dikembalikan ke negara.