Indeks Puan Maharani

Ketua DPR Puan Maharani yang juga putri dari Taufiq Kiemas meresmikan penggantian nama Bandara Pekon Serai yang berlokasi di Lampung Barat.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk konsisten dengan kebijakan pengendalian mobilitas warga terkait dengan larangan mudik.

RUU Otsus Papua masuk pembahasan prioritas DPR RI masa sidang III 2021.

Popularitas Ganjar Pranowo mengungguli Puan Maharani, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dalam survei elektabilitas Pilpres 2024.

257 Anggota DPR bolos saat pengesahan Omnibus Law dan Puan Maharani matikan mikrofon Anggota DPR RI saat rapat paripurna terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Kekalahan PNI di Sumatera Barat pada Pemilu 1955 tidak pernah berhasil dituntaskan keturunannya sampai sekarang.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penerapan aturan PSBB harus tegas dan konsisten. 

Di Sumbar, PDI Perjuangan (PDIP) selalu kalah dalam perebutan kursi Pilpres, Pileg, hingga Pilkada.

Ery Cahyadi adalah anak buah Wali Kota Surabay Tri Rismaharini yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Masalah teknis terputusnya jaringan internet jadi alasan DPP PDIP menunda pengumuman bakal calon wali kota-calon wakil wali kota untuk Pilkada Surabaya.

PDIP resmi mengusung pemain sinetron juga merupakan cucu Wapres Ma'ruf Amin, Adly Fairuz sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Karawang.

Puan menyarankan para buruh tak demo lagi menentang RUU Ciptaker. Para buruh merasa saran tersebut tak perlu diikuti.

Menurut Puan Maharani aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan kemacetan hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

Ketua DPR Puan Maharani menjamin pembahasan RUU Cipta Kerja akan dibahas secara transparan & hati-hati, namun nyatanya protes buruh selalu diabaikan DPR RI.

Perubahan hukum kolonial itu, kata Puan, harus berlandaskan nilai budaya dan sosial Bangsa Indonesia.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR akan kebut pembahasan empat RUU, yaitu: RUU Daerah Kepulauan, RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), dan revisi UU Pemilu.

Menjelang pemberlakukan new normal pada pekan depan, banyak kalangan mengkritik kesiapan pemerintah mengendalikan wabah Corona.

Puan berjanji DPR akan menyerap aspirasi buruh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tengah dibahas oleh DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan surat presiden tentang penambahan APBN untuk penanganan COVID-19.

Fraksi Nasdem tetap mendorong agar DPR RI segera menggodok Omnibus Law meski sedang dalam situasi pandemi corona COVID-19.