Indeks Presiden Jokowi

Jokowi mengakui pemerintah lengah mengawasi tiga klaster penyebaran COVID-19: perkantoran, keluarga, dan Pilkada.

KSP berdalih selama ini hanya memanggil narasumber berpengaruh atau dikenal dengan influencer sebagai narasumber diskusi.

Presiden Jokowi menyebut realisasi rata-rata APBD provinsi secara nasional maupun kabupaten kota masih di bawah 50 persen.

Presiden Jokowi mengklaim Indonesia sudah memegang vaksin Covid-19 yang siap dipakai pada akhir 2020.

Presiden Joko Widodo mengklaim penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia masih terkendali bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Presiden Jokowi menyambut baik kebijakan travel corridor RI-China yang telah disepakati untuk bisa dijalankan selama pandemi COVID-19.

Jokowi memaklumi bila bandara YIA masih sepi lantaran pandemi COVID-19.

Pemilihan anggota KKI oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo dinilai cacat hukum.

Presiden Jokowi ingin agar kampus memberikan akses mahasiswa untuk magang hingga satu semester sesuai konsep Merdeka Belajar.

Menurut Jokowi tindakan menakut-nakuti yang dilakukan penegak hukum sudah mengarah kepada pemerasan dan bisa membahayakan agenda pembangunan nasional.

Alih-alih mempromosikan penggunaan masker, masih banyak menteri yang kerap terlihat tak menggunakan masker dengan alasan sedang berfoto bersama.

Jokowi merasa komunikasi dirinya & para menterinya sangat buruk saat berbicara soal penanganan COVID-19 sehingga meminta tidak sembarangan berkomentar.

Asosiasi profesi kedokteran memprotes nama-nama yang diangkat Presiden Jokowi menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjadi ketua merangkap anggota Kompolnas.

Presiden Joko Widodo sebut pertumbuhan ekonomi 2021 ditargetkan berada di angka 4,5-5,5 persen.

Pemeritah mengalokasikan anggaran Rp25,4 triliun untuk penanganan kesehatan pandemi COVID-19, salah satunya untuk pengadaan vaksin antivirus COVID-19.

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp796,3 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa.

Naskah lengkap pidato Jokowi soal RUU APBN dan Nota Keuangan 2021 saat Rapat Paripurna DPR 2020.

Dalam mengeluarkan kebijakan, menurut Jokowi harus mengedepankan ramah lingkungan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) demi tercipta situasi yang baik.

Menurut Presiden Joko Widodo jangan sampai ada pihak yang merasa paling benar dan lainnya dipersalahkan, apalagi paling merasa paham dengan Pancasila.