tirto.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) di Gudang Darurat milik PMI. Pertemuan Luhut dengan Wakil Presiden RI ke-19 dan ke-12 ini dalam rangka memantau kesiapan PMI dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19.
Sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai koordinator penanganan COVID-19 di Indonesia, untuk pertama kalinya Luhut mendatangi Markas PMI Pusat dan berkoordinasi langsung dengan JK selaku Ketua Umum PMI.
Luhut dan JK juga memantau persediaan logistik dan aktivitas para relawan yang disiapkan untuk penanganan COVID-19.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada PMI yang sigap, cepat, dan bergerak masif untuk menangani penyebaran COVID-19 sejak awal COVID-19 masuk ke Indonesia," kata Luhut di Jakarta, Selasa (29/9/2020) dilansir dari Antara.
Dalam kunjungan tersebut, Luhut mendapat penjelasan dari JK terkait upaya-upaya yang telah dan masih dilakukan PMI dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19.
Menurut JK ada tiga hal utama yang dilakukan PMI, yakni melakukan sterilisasi wilayah lewat penyemprotan disinfektan, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, serta mendistribusikan paket bantuan sosial.
Selama kondisi pandemi COVID-19, JK selalu bersuara meminta pemerintah untuk mendahulukan penanganan kesehatan dibandingkan ekonomi. Kata JK persoalan yang muncul akibat pandemi merupakan analogi sebab-akibat; sehingga sebabnya harus diselesaikan dulu daripada akibatnya.
"Ini kan masalah sebab akibat saja, yang menjadi sebab adalah pandemi COVID-19 yang berakibat pada turunnya ekonomi. Jadi, sebabnya dulu yang diselesaikan dan ketika sebab utamanya hilang, maka ekonomi akan lancar lagi," kata JK dalam keterangan yang dilansir dari Antara, Minggu (13/9/2020) lalu.
JK juga mengkritik kebijakan pemerintah yang tetap melanjutkan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 meski angka kasus positif COVID-19 di Indonesia tak kunjung turun.
"Menjaga jarak inilah yang paling pelik dalam seluruh tahapan pemilihan yang kita punyai. Artinya, kemungkinan terjadinya penularan virus dalam proses tersebut sangat tinggi," kata JK dalam opini berjudul Pilihan Menyelamatkan Rakyat di Kompas, Senin (21/9/2020).
"Masalahnya, kampanye adalah media para calon untuk mengemukakan gagasan, program, dan cara untuk mengimplementasikannya. Bila aturan kampanye super ketat sehingga tak bisa jadi sarana untuk itu semua, maka pemilu hanya seremonial demokrasi belaka," imbuhnya.
Editor: Bayu Septianto
