Indeks Polri

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga melakukan sosialisasi media siber untuk membekali masyarakat menghadapi ancaman AI hingga penipuan.

Sebanyak 51 teroris dari berbagai jaringan ditangkap sepanjang 2025.

Selain penerbitan red notice, Polri mencatat 13 penanganan buronan yang melarikan diri ke luar negeri sepanjang 2025.

Polri catat 5.966 kasus Karhutla terjadi sepanjang 2025, dengan konsentrasi tertinggi di Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Bripda MS di Banjarbaru di-PTDH setelah membunuh mahasiswi ULM. Motif terkait ancaman bongkar hubungan badan, korban sempat diborgol sebelum tewas.

Laporan yang masuk pihak kepolisian unjuk rasa juga akan digelar di PN Jakarta Pusat terkait dengan mengawal sidang para terdakwa kasus penghasutan. 

Pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatra ini ditargetkan selesai sebelum Ramadan tiba.

Korban berhasil kabur dari tempat bekerjanya saat mendapatkan peluang melarikan diri, seperti diajak makan bersama.

Pengerahan personel tambahan ditujukan untuk pemulihan akses jalan hingga percepatan penanganan pengungsi dan tidak berkaitan aksi pengibaran bendera GAM.

JPU menuntut Laras Faizati 1 tahun penjara atas kasus penghasutan lewat unggahan di media sosialnya terkait aksi demonstrasi di sekitar Mabes Polri.

Dari keseluruhan mutasi, sebanyak 928 personel mendapatkan promosi maupun penugasan setara (flat), termasuk satu jabatan Kapolda NTB. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, penyusunan PP ini penting demi meredakan kegaduhan publik sekaligus menata ulang pola pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri.

35 Polwan mendapat promosi, Bigjen Pol Sulastiana bahkan dipercaya menjabat Wakapolda Papua Barat.

Simak rangkuman isi dan poin penting Perpol 10/2025, yang membolehkan polisi aktif duduki jabatan di 17 K/L. Apa saja pro-kontranya?

Langkah ini dinilai perlu diambil menyusul polemik terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perpol yang diterbitkan Jenderal Listyo itu mengatur penempatan anggota polisi aktif pada 17 kementerian/lembaga.

Menkum Supratman mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat prospektif atau berlaku ke depan.

Jimly menilai Perpol 10/2025 masih merujuk UU Polri yang belum terpengaruh putusan MK.

Listyo juga berujar Perpol Nomor 10 Tahun 2025 akan diperkuat dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP).

Seorang polisi dari Polda Metro Jaya mengaku dapat instruksi dari pimpinannya untuk membuat laporan aksi demonstrasi.