Indeks Polri

PSI menilai jika ingin menjaga netralitas kepolisian, maka caranya adalah dengan memperkuat profesionalisme, hingga melakukan perbaikan institusional.

Yusril membandingkan struktur keorganisasian antara Polri dengan TNI, yang sama-sama di bawah komando langsung presiden.

Menurut Yusril, Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 dapat jadi asas penguat bagi polisi untuk mengisi jabatan sipil.

Sinergi ini untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari industri yang selama ini absen melakukan kewajibannya.

Perbuatan 2 anggota TNI-Polri menunding penjual es kue gabus pakai bahan berbahaya; memalukan, melanggar hukum, dan menjadi contoh buruk penegakan hukum.

Abduh pun mengingatkan seluruh aparatur negara, khususnya Polri dan TNI, agar tidak bertindak arogan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

YLBHI mendesak Panglima TNI dan Kapolri, serta para penyidik, untuk segera memproses pidana terhadap anggota TNI dan Polri tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menekankan bahwa kedudukan Polri di bawah presiden merupakan mandat Undang-Undang Dasar 1945.

Kompol Yogi dinilai bersalah melakukan pelanggaran keanggotaan terkait kasus kematian Brigadir Nurhadi di Lombok.

Kapolri menyatakan bahwa pembahasan pelibatan TNI masih dalam pembahasan dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Listyo pun menilai posisi Polri saat ini sudah paling ideal dalam sistem ketatanegaraan, yakni di bawah Presiden RI.

Listyo menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari pemrosesan 48.417 kasus narkoba dengan total 64.046 tersangka.

Dengan di bawah komando Presiden, Listyo menyebut tugas dan pekerjaan Polri tetap efektif, apalagi menghadapi geografis Indonesia yang luas.

Polri juga merinci berbagai titik lokasi yang menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.

Polri telah menyita aset triliunan rupiah serta memblokir ribuan rekening yang terafiliasi dengan jaringan judi online.

Kapolri Listyo Sigit menetapkan standar baru layanan darurat Polri. Respons panggilan 10 detik, sementara kehadiran personel di TKP dipatok 10 menit.

Menurut Brigjen, Trunoyudo Wisnu Andiko, mutasi ini bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan karier personel Polri.

Mahfud menegaskan, Polri & pemerintah tidak bisa menempatkan polisi aktif di jabatan sipil dengan dasar hukum lain kecuali lewat revisi Undang-Undang Polri.

Beberapa jurusan yang dibutuhkan dalam SIPSS Polri 2026 ialah Kedokteran Spesialis, lulusan S1-S2/Profesi, dan lulusan D-IV. Cek daftarnya.

Pendaftaran SIPSS Polri 2026 berlangsung hingga 19 Januari 2026. Cek jadwal lengkap dan syaratnya.