Indeks pns

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI menyatakan, pihaknya tidak setuju kebijakan pemangkasan satu juta pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Agus, kesalahan dalam penerimaan PNS jangan kemudian solusinya adalah pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah akan mengurangi jumlah PNS dengan melakukan simulasi kebijakan terlebih dahulu dalam rangka menentukan berapa jumlah PNS yang ideal untuk memenuhi pelayanan Indonesia dan menjalankan pemerintahan.

Pramono Anung menegaskan, Presiden Jokowi belum pernah dilaporkan mengenai rencana pengurangan jumlah PNS yang mencapai satu juta tersebut. Seyogyanya rencana itu harus melalui persetujuan dan keputusan Presiden Jokowi mengingat jumlahnya yang sangat besar.

Ahok mengaku menemukan 60 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat pendataan online

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, daerah yang merekrut honorer harus melalui tahapan seleksi.

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Djuwita F. Moeloek, menilai perlunya penambahan sekitar 42.000 tenaga kesehatan untuk disebar ke masing-masing daerah terpencil se-Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Mukti Sulaiman mengatakan, pihaknya akan memecat pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pemakai maupun pengedar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengusulkan tujuh poin dalam revisi Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang akan dibahas bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Ribuan guru honorer berdemonstrasi menuntut diangkat jadi PNS. Namun, pemerintah terbatasi hukum dan anggaran. Ada tiga alternatif terkait persoalan guru honorer. Yaitu guru yang memenuhi syarat, harus diangkat jadi PNS. jika tidak memenuhi persyaratan jadi PNS guru honorer harus disertifikasi sehingga bisa mendapat tunjangan profesi guru. dan jika tidak memenuhi persyaratan sertifikasi, maka gaji sesuai UMK/UMP.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilahkan apabila ada pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin turut bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2017 nanti. Namun, pada saat mendaftar di KPU nanti, orang yang bersangkutan harus menyertakan surat pengunduran diri sebagai PNS.