KPU DKI Jakarta mengklaim bahwa data verifikasi faktual dengan verifikasi administrasi milik KPU RI tercampur sehingga memicu temuan pencatutan dukungan.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengingatkan pencatutan KTP warga Jakarta demi loloskan Dharma-Kun bisa berpengaruh pada legitimasi Pilkada Jakarta 2024.