Indeks Pilkada Jabar 2018

Anton Charliyan melontarkan pertanyaan ke Deddy Mizwar (Demiz) tentang perizinan proyek Meikarta. Demiz menjawab bahwa Pemprov Jabar hanya merekomendasikan izin untuk proyek Meikarta di lahan seluas 84,6 hektar.

"Perempuan adalah pelanjut keberadaban nomor satu yang harus kita muliakan," kata Ridwan Kamil

Calon gubernur Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi menegaskan perlunya kembali ke prinsip dasar Siliwangi menanggapi persoalan masyarakat Jabar yang dipersepsi tak toleran.

Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pembubaran itu karena tidak diizinkan oleh Majelis Ulama.

“Dua bulan lalu, KPK memerintahkan 30 daerah seluruh Indonesia untuk datang ke Bandung mengcopy apa yang kami lakukan,” kata Ridwan Kamil.

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Sudrajat, menyoroti tentang nasib dan kesejahteraan kaum perempuan.

Uu menjelaskan, masuknya internet dan informasi ke seluruh desa di Jabar akan membuat masyarakat melek teknologi dan ekonomi kreatif.

Dua calon kandidat calon wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu dan Dedi Mulyadi berdebat soal "menyarungi" pohon. Apa isi debatnya?

Pada 2016 industri kreatif di Jawa Barat berada di angka 6,60%.

Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul menyampaikan bahwa mereka membuka lebar untuk siapapun yang ingin bergabung dan bekerja sama dengan syarat tidak melanggar hukum

Calon wakil gubernur Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi menegaskan agar Jawa Barat bebas dari sponsor dari pihak mana pun yang memiliki kepentingan.

Untuk mengatasi masalah korupsi, Anton Charliyan menawarkan program molotot.com. Dia mengklaim program itu bisa memperkuat pengawasan.

Dedi Mulyadi mengungkap alasannya menyarungi pohon-pohon di Purwakarta.

“Waktu saya jadi walikota, gini ratio 0,48. Di akhir jabatan berhasil saya turunkan jadi 0,44," ujar Ridwan Kamil.

Pasangan Tb Hasanuddin-Anton Charliyan menjanjikan program uang muka rumah sebesar 1 persen.

Dedi Mulyadi menegaskan kebijakannya di Purwakarta tidak ada relevansinya dengan Provinsi Jawa Barat.

Sudrajat, cagub yang diusung Gerindra dan PKS, mengatakan kalau angka kemiskinan di Jabar masih cukup tinggi. Tapi dia salah data.

"Kuncinya adalah koordinasi, tapi di sini yang menjadi faktor penentu daripada seorang gubernur dalam koordinasi adalah, kepemimpinan gubernur itu sendiri," kata Sudrajat.

Pada sesi menjawab pertanyaan oleh moderator, TB Hasanuddin menyatakan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah acuan bagi seorang gubernur dalam membina hubungan harmonis dengan pemerintah daerah.

Demiz akan memangkas proses perizinan untuk meningkatkan investasi di Jawa Barat.