Indeks Pilkada 2020

Per hari ini, terhitung dua komisioner KPU dinyatakan positif terjangkit Corona.

KPU dan Bawaslu sepakat untuk merevisi kembali Undang-Undang Pemilukada di masa pandemi COVID-19.

Komisioner KPU Viryan Azis menegaskan kalau KPU belum menerbitkan aturan tentang pelaksanaan konser di masa pandemi.

Satgas berharap para paslon menggunakan metode kampanye lain di masa pandemi.

Selain konser musik, kegiatan lain yang dibolehkan berupa pentas seni hingga perayaan ulang tahun parpol.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin penyakit yang menyerang netralitas ASN akan kembali kambuh setiap lima tahun sekali.

Pilkada 2020 sudah semestinya ditunda. Alasan pertama pandemi belum reda; kedua ia potensial melanggar HAM karena mempertaruhkan nyawa.

Semakin banyak calon tunggal di Pilkada 2020. Mereka akan melawan kotak kosong. Penyebabnya beragam, salah satunya pragmatisme partai.

Ada puluhan calon independen di Pilkada 2020. Mereka bisa saja jadi representasi masyarakat melawan oligarki; tapi sebaliknya, bisa juga dianggap boneka.

Erick Thohir berharap ajang pemilihan kepala daerah atau Pilkada tidak menjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya.

Mendagri Tito sebut pilkada bisa menstimulasi ekonomi, bahkan bisa menjadi penekan penularan COVID-19.

Beberapa ancaman dialamatkan kepada paslon yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Tapi, apakah itu benar-benar dilaksanakan?

Polri bersama TNI, KPU, Bawaslu, Satgas COVID-19 akan membagikan 34,3 juta masker secara serentak ke seluruh Indonesia.

Hanya empat petahana bakal calon kepala daerah yang dianggap patuh protokol kesehatan COVID-19 saat mendaftar ke KPU.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengeluarkan telegram terkait pencegahan agar Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Masa pendaftaran Pilkada 2020 pada Jumat-Minggu kemarin memicu kerumunan massa. Peraturan tentang protokol kesehatan tak ada artinya.

Menurut Jokowi Pilkada harus tetap digelar, meski dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tak tahu kapan akan berakhir.

Pelibatan 192.168 polisi untuk pengamanan tahapan pilkada diserahkan kepada Kasatwil masing-masing daerah.

Proses hukum dugaan kasus ijazah palsu, penipuan, penggelapan, hingga UU ITE kandidat Pilkada 2020 menurut Tito bisa ditunda terlebih dahulu.

Presiden Jokowi meminta aparat TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas sehingga kualitas demokrasi bisa ditingkatkan.