Indeks Peserta Bpjs Kesehatan

BPJS Kesehatan hingga saat ini tetap tidak menjamin obat kanker kolorektal atau kanker usus yaitu bevacizumab dan cetuximab sebab masih berpatokan pada keputusan Kemenkes.

BPJS Kesehatan mengatakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat tetap berobat di luar area fasilitas kesehatan (faskes) asalnya.

BPJS Kesehatan tetap membuka layanan selama libur lebaran secara terbatas pada 3,4 dan 7 Juni 2019.

Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (Ikabdi) menilai kebijakan BPJS Kesehatan mengecualikan obat Bevacizumab dan Cetuximab membuat harapan hidup penyintas kanker berkurang.

BPJS Kesehatan menerapkan aturan baru terkait selisih harga yang harus dibayarkan peserta yang ingin mendapatkan perawatan yang lebih baik dari kelas sebelumnya.

BPJS Wacth memperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan terus memburuk jika nilai iuran peserta tidak naik dan sejumlah ketentuan pada Perpres 82 tahun 2018 tidak dijalankan. 

Irma Suryani Chaniago mengatakan Jokowi-Ma'ruf berencana menambah jumlah Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan hingga mencapai 60 persen dari total penduduk.

BPJS membantah pemutusan kerja sama dengan RS di daerah karena defisit, namun terkait aturan bahwa semua RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

KSPI mendesak pemerintah agar serius mendorong semua perusahaan mendatarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan mengakui warga non-peserta akan mendapat sanksi penghentian layanan publik. Namun, sanksi itu tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat sebab aturan teknisnya belum ada.

Sebanyak 40 persen atau 158.830 peserta BPJS Kesehatan di Bekasi tunggak iuran.

Kemenkeu menghitung ada potensi penghematan defisit BPJS Kesehatan Rp2,9 triliun dengan diberlakukannya sejumlah kebijakan.

"Jadi kalau bicara riil lima hari ke depan kami butuh cash [dana tunai] itu Rp7,2 triliun," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.

Target pemerintah agar seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS masih terkendala regulasi yang dinilai memberatkan.

BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 69 juta penduduk Indonesia hingga kini belum tercatat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).