Indeks Peserta Bpjs Kesehatan

BPJS Kesehatan menyatakan akan segera mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Perpres No. 64 tahun 2020.

Cara daftar BPJS Kesehatan untuk peserta PBI, PPU, mandiri dan Pensiunan BUMN/BUMD.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) temukan ada 1,1 juta peserta BPJS Kesehatan yang tak membayar iuran kepesertaan, tapi tetap dilayani petugas di RS atau puskesmas.

BPJS Watch meminta Kemensos melakukan sosialisasi ke 18.315 PBI BPJS Kesehatan di Depok yang telah dinonaktifkan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kemensos agar jangan sampai ada pungutan liar (pungli) di program JKN.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan bisa dibiayai lagi oleh negara bila tak mampu di periode selanjutnya.

YLKI menilai tidak ada sosialisasi yang baik dan secara masif dengan seluruh peserta PBI BPJS Kesehatan.

Kemensos mulai besok 1 Agustus 2019 akan menonaktifkan sebanyak 5.227.852 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pemerintah sudah menyetujui opsi kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai iuran BPJS perlu dinaikkan untuk menutup defisit lembaga penyelenggara jaminan kesehatan itu.

BPJS Kesehatan hingga saat ini tetap tidak menjamin obat kanker kolorektal atau kanker usus yaitu bevacizumab dan cetuximab sebab masih berpatokan pada keputusan Kemenkes.

BPJS Kesehatan mengatakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat tetap berobat di luar area fasilitas kesehatan (faskes) asalnya.

BPJS Kesehatan tetap membuka layanan selama libur lebaran secara terbatas pada 3,4 dan 7 Juni 2019.

Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (Ikabdi) menilai kebijakan BPJS Kesehatan mengecualikan obat Bevacizumab dan Cetuximab membuat harapan hidup penyintas kanker berkurang.

BPJS Kesehatan menerapkan aturan baru terkait selisih harga yang harus dibayarkan peserta yang ingin mendapatkan perawatan yang lebih baik dari kelas sebelumnya.

BPJS Wacth memperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan terus memburuk jika nilai iuran peserta tidak naik dan sejumlah ketentuan pada Perpres 82 tahun 2018 tidak dijalankan. 

Irma Suryani Chaniago mengatakan Jokowi-Ma'ruf berencana menambah jumlah Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan hingga mencapai 60 persen dari total penduduk.

BPJS membantah pemutusan kerja sama dengan RS di daerah karena defisit, namun terkait aturan bahwa semua RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

KSPI mendesak pemerintah agar serius mendorong semua perusahaan mendatarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan mengakui warga non-peserta akan mendapat sanksi penghentian layanan publik. Namun, sanksi itu tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat sebab aturan teknisnya belum ada.

Sebanyak 40 persen atau 158.830 peserta BPJS Kesehatan di Bekasi tunggak iuran.