Perum Bulog telah menyalurkan bansos beras tahap II kepada 1,85 juta warga yang terkena dampak wabah Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 15 Juni 2020.
Buwas mengeluhkan adanya hambatan izin impor oleh pemerintah sehingga membuat langkanya sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang putih, gula dan daging merah.
Di tengah penurunan angka distribusi beras dan komoditas lain, Bulog terus dituntut melakukan pengadaan dengan bergantung pinjaman bank. Bunga yang mencekik dan pelunasan yang memakan waktu lama bikin mereka kerap merugi.
Buwas menyatakan akan memperkuat peran lembaganya sebagai BUMN pangan dengan memperbesar porsi penjualan beras secara komersial, daripada untuk penugasan pada 2020.
Perum Bulog memiliki kinerja keuangan yang buruk sehingga berpotensi diberi lampu merah sebagai indikasi mudah terguncang dan bisa berujung pada kebangkrutan, menurut Kemenkeu.
Perum Bulog meminta Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran kepada BUMN pangan tersebut guna membiayai kebijakan pembuangan beras yang sudah mengalami penurunan mutu atau disposal stock.
Peneliti cum dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menilai BPNT tetap perlu dilanjutkan pemerintah terlepas dampaknya kepada Bulog.
Bulog akan mengucurkan dana sekitar Rp231 Miliar untuk membiayai pembaruan peralatan 66 pabrik penggilingan padi yang berlokasi di sejumlah sentra produksi beras.
Beras bulog dinilai oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat tak terserap dan bisa rusak jika Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tahun 2019.