Indeks Perpanjangan Izin Fpi

PPP menilai penerapan khilafah Islamiah yang ada di dalam visi dan misi FPI hanyalah sekadar konsepsi saja, bukan merupakan ideologi murni dari FPI.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi FPI sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019.

Menag menyerahkan kontroversi AD/ART FPI yang menyebut penerapan Syariat Islam secara menyeluruh ke Kemendagri.

Pemerintah seharusnya memberikan izin kepada FPI karena punya hak berkumpul yang setara dan dijamin UUD.

Mendagri Tito menyebutkan saat ini izin perpanjangan FPI masih dikaji Kemenag karena masih terganjal beberapa poin di AD/ART ormas tersebut.

FPI mengklaim sudah memberikan segala syarat dan ketentuan untuk memperpanjang SKT.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki keputusan terkait permohonan perpanjangan izin organisasi Front Pembela Islam (FPI).

FPI menantang pemerintahan Jokowi untuk berdebat mengenai ideologi.

FPI akan tetap menjalankan organisasinya, meski Kemendagri belum memberikan perpanjangan izin SKT organisasinya.

Belum keluarnya izin organisasi FPI dinilai karena masih terhambat di Kemenag terkait pasal yang menyebutkan soal khilafah.

Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara, mengatakan ada kemungkinan ia akan melarang Front Pembela Islam (FPI). 

Soal peluang Front Pembela Islam (FPI) akan dibubarkan oleh Presiden Jokowi, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sependapat dengan Jokowi.

Presiden Joko Widodo disebut akan melarang organisasi Front Pembela Islam (FPI) jika membahayakan negara.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan pemerintah belum menentukan untuk memberikan izin atau menolak perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas FPI di Kemendagri.

Polri masih menganalisis rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas FPI yang akan diberikan ke Kemendagri.