tirto.id - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif menantang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdebat mengenai ideologi. Tantangan tersebut merespons pernyataan Jokowi yang tak akan memberi perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi organisasi masyarakat jika tak sesuai ideologi Pancasila.
"Kalaupun dengan kami ada yang dianggap tidak sesuai [dengan Pancasila], ya ajak kami bicara, dialog, kalau perlu ayo dialog terbuka, ditayangkan oleh stasiun televisi nasional. Ayo, supaya umat bisa paham betul," kata Juru Bicara FPI, Slamet Ma'arif saat di Lorin Sentul Hotel, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).
Menurutnya, perlu ada diskusi bersama antara Presiden Jokowi dengan para ulama yang memiliki pemikiran politik berbeda dengan pemerintah. Sebab menurutnya, Indonesia negara demokrasi yang dijamin Undang-undang Dasar (UUD) 1945
Sehingga, ia menilai, tidak ada penghalang bagi siapa pun menyampaikan pendapat dan pemikirannya.
"Jadi tidak boleh kemudian menghakimi tanpa ada forum diskusi. Makanya, apa yang terjadi dengan kawan-kawan HTI, tidak boleh terjadi lagi,"pungkasnya.
"Mestinya diajak bicara dulu, diajak bicara kawan-kawan HTI tidak kemudian mengeluarkan Perpu dan lain sebagainya. Ini jadi enggak bagus buat negara yang demokrasi ini, " tambahnya.
Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu pun merasa heran, FPI dituding memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun dalam salah satu pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), terdapat salah satu pasal yang menyinggung soal khilafah.
"Kami sudah 21 tahun tidak ada masalah, bahkan, kami NKRI harga mati. Setiap bencana kami hadir. Karenanya justru Pak Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang mana bertentangan dengan Pancasila," tuturnya.
"Harus bisa menunjukkan ke kami. Jangan menjadi berita hoaks dan fitnah berkepanjangan," lanjutnya.
Presiden Joko Widodo disebut akan berpotensi melarang dan tak bisa berkompromi terkait perpanjangan izin organisasi Front Pembela Islam (FPI), jika mereka membahayakan negara. Hal ini ia sampaikan dalam wawancaranya bersama AP News pada Jumat (26/7/2019). Jokowi juga membuka peluang untuk melakukan pelarangan Front Pembela Islam di masa pemerintahannya lima tahun mendatang.
"Ya, tentu saja [ada kemungkinan melarang] sangat mungkin jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan kepentingan bangsa," kata Jokowi, sebagaimana diwartakan Associated Press (AP News).
Jokowi menyebut tak akan berkompromi dengan ideologi yang membahayakan negara. "Jika organisasi membahayakan bangsa lewat ideologinya, saya tak akan berkompromi," imbuh dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
