Indeks Peretasan

Di Indonesia, serangan siber tak melulu soal virus komputer, tapi serangan digital terhadap individu dan lembaga.

Menjelang Pemilu 2024 akan terjadi saling retas antarakun media sosial, bahkan bisa merembet saling retas ke situs dan aplikasi milik pemerintah.

Saat ini Polri masih melakukan pendalaman untuk mencari tahu serta memburu peretas tersebut.

Motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang.

Pelaku peretasan di Indonesia bisa dikenai hukuman denda dan/atau penjara seperti yang tertuang dalam pasal 30 dan 46 UU ITE.

Moeldoko menilai maraknya peretasan dan kebocoran data adalah sinyal bagi pemerintah untuk mengatur ulang keamanan siber dan perlindungan privasi.

Banyak warganet berbalik mendukung akis-aksi peretas Bjorka. Buah dari lunturnya kepercayaan pada pemerintah.

Sebelumnya, seorang remaja di Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Said Fikriansyah (17), juga dituduh sebagai Bjorka.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD kebocoran data yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang rawan.

Bjorka siapa, apakah hacker Indonesia, daftar situs yang pernah diretas Bjorka dan siapa saja orang yang di-doxing Bjorka?

Kasetpres menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di internet. Penyataan itu menanggapi klaim peretas Bjorka.

Lantaran tak bisa menghubungi Brigadir Yosua alias Brigadir, keluarga curiga handphone mereka tak cuma mengalami pemblokiran tetapi juga peretasan.

Setelah era Trump, TikTok di AS kembali terancam. Kali ini dari Brendan Carr, Komisioner FCC yang meminta Googe dan Apple menendangnya dari pasar aplikasi.

Pada 2016, Bitfinex dibobol peretas. Kala itu, 119.754 Bitcoin (saat itu setara dengan $71 juta) raib digondol maling.

Conti muncul pada akhir 2019 dan aktif meretas sepanjang 2020. Aktivitas mereka menyumbang lebih dari 13% dari seluruh korban ransomware pada tahun itu.

Kejahatan siber meningkat seiring dengan perkembangan internet. Kerja sama global diperlukan untuk mengatasinya.

DPR menilai Kominfo kurang bertaji menindaklanjuti isu kebocoran data, peretasan dan penipuan online.

Pemerintah didorong memasang sensor Cyber Threat Intelligence untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.

Kominfo sudah memanggil direksi BRI Life untuk menjelaskan duduk perkara dugaan peretasan data 2 juta nasabah.

Jokowi mau warga berani kritik. Tapi bagaimana bisa maksimal jika masih ada 'hantu' UU ITE, peretasan, dan kriminalisasi lain?