Indeks Peretasan

Lockbit 3.0 ransomware diketahui menyerang Pusat Data Nasional (PDN) sejak Kamis, 20 Juni 2024. Simak penjelasannya.

Menkominfo memastikan data pribadi warga aman. Pemerintah juga tengah melakukan evaluasi dan segera menyelesaikan masalah semaksimal mungkin.

Serangan siber terhadap PDN dilakukan dengan ransomware jenis baru, yakni lockbit 3.0.

Pihak BSSN, Kominfo, Tim Cyber Crime Polri, dan KSO Telkomsigma tengah bekerja sama menangani masalah lumpuhnya sistem PDN.

Gangguan sistem Pusat Data Nasional berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi yang dikelola pemerintah.

Sigit mengaku Korps Bhayangkara menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna mencari tahu penyebab lumpuhnya server PDN itu.

Antara 2022-2024 lebih dari 20 ribu situs pemerintah & 17 ribu situs lembaga pendidikan yang diawasi Kominfo karena terindikasi disusupi iklan judi online.

Kasus peretasan dan kebocoran data menjadi masalah serius, yang nampak terus berulang di Indonesia.

Penjelasan dari pihak provider menambah kekecewaan Jay Akbar dan awak redaksi Narasi lainnya yang mengalami peretasan pada akun WhatsApp.

Setidaknya sudah 48 orang menjadi korban peretasan oleh komplotan ini, salah satu yang disasar adalah Kapolda Jawa Tengah.

Modus pelaku melakukan peretasan ponsel Kapolda Jawa Tengah adalah dengan menyebarkan file Apk melalui aplikasi WhatsApp.

Beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap lembaga pers mahasiswa mewarnai pemberitaan media nasional.

Peristiwa peretasan akun Persma Teknokra menyisakan trauma mendalam bagi Mitha hingga kini.

Di Indonesia, serangan siber tak melulu soal virus komputer, tapi serangan digital terhadap individu dan lembaga.

Menjelang Pemilu 2024 akan terjadi saling retas antarakun media sosial, bahkan bisa merembet saling retas ke situs dan aplikasi milik pemerintah.

Saat ini Polri masih melakukan pendalaman untuk mencari tahu serta memburu peretas tersebut.

Motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang.

Pelaku peretasan di Indonesia bisa dikenai hukuman denda dan/atau penjara seperti yang tertuang dalam pasal 30 dan 46 UU ITE.

Moeldoko menilai maraknya peretasan dan kebocoran data adalah sinyal bagi pemerintah untuk mengatur ulang keamanan siber dan perlindungan privasi.

Banyak warganet berbalik mendukung akis-aksi peretas Bjorka. Buah dari lunturnya kepercayaan pada pemerintah.