Indeks Pencopotan Aswanto

MKMK akan membacakan putusan terkait pencopotan atau pemberhentian mantan Hakim Konstitusi Aswanto besok.

MK menilai permohonan pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi hakim konstitusi dibatalkan tidak berlasan menurut hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa MK membiarkan keserampangan terjadi terkait pencopotan Aswanto dan pelantikan penggantinya ini.

Pihak Istana dan Mahkamah Konstitusi angkat bicara soal kontroversi pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi hari ini.

Kurnia menilai Presiden Jokowi tak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik di DPR soal pencopotan sepihak Hakim MK Aswanto.

Guntur Hamzah merupakan Sekretaris Jenderal MK. Kini ia akan menggantikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi.

DPR dinilai kerap membuat keputusan arogan, salah satunya adalah pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Pimpinan DPR, Puan Maharani dkk ke Ombudsman RI terkait pencopotan hakim MK Aswanto.

Aswanto dipecat sebagai Hakim MK karena kerap menganulir produk hukum yang dihasilkan DPR.

Menurut ICW keberadaan DPR dalam konteks pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan, bukan dianggap sebagai perwakilan DPR.

Peneliti PSHK menilai pencopotan Aswanto oleh DPR sebagai pelanggaran hukum dan independensi peradilan.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dapat digugat di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.