Indeks Pemerintah Indonesia

Kalau mau, Indonesia sebenarnya bisa berbuat lebih untuk mengatasi konflik sara di India. Namun itu belum dilakukan.

Presiden Jokowi menyebut pemerintah Indonesia berpotensi punya dana abadi 20 miliar USD setelah aturan Omnibus Law disetujui.

Pemerintah masih menunggu hasil pengawasan dari KPK sebelum meneken rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Blok Masela. 

Dubes Australia mengaku akan mengikuti apapun keputusan Indonesia terkait pemindahan ibu kota.

Luhut menyatakan pemerintah Indonesia menyiapkan 4 koridor di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali untuk proyek Belt and Road Initiative. 

Pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan putusan arbitrase yang diajukan oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA), dan menyelamatkan Rp6,8 triliun.

Pemerintah Indonesia sedang mencari pasar baru untuk ekspor minyak sawit dan produk turunannya. 

Indonesia akan menggandeng Kolombia untuk melawan kebijakan Uni Eropa soal pembatasan sawit.

Dubes Uni Eropa berharap pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan retaliasi atau pembalasan terhadap kebijakan larangan sawit yang akan diberlakukan Uni Eropa dengan pemboikotan.

Arie Kriting mengatakan, pemerintah tak mau jujur soal permasalahan HAM di Papua karena takut mendapat citra buruk di mata internasional. 

Wapres JK menyatakan pemerintah sampai sekarang memang memerlukan utang untuk menambal defisit APBN. Hal itu, kata JK, bukan persoalan sebab pemerintah selalu membayarnya tepat waktu. 

Pemerintah RI akan mengajak Malaysia dan Thailand untuk berembug soal strategi memulihkan harga karet yang kini sedang anjlok. 

Posisi Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur dan Asia Pasifik.

Jack Ma mengaku dirinya berencana ikut membantu pengembangan UMKM dan wirausahawan muda di Indonesia.

Pemerintah sudah menyampaikan keberatan terhadap tuntutan retaliasi dari AS yang sedang dibahas WTO.

Kemendag RI menganggap nilai denda untuk Indonesia yang diusulkan oleh AS masih merupakan angka yang sepihak.

Total konsumsi beras nasional sebanyak 28 juta ton per tahun.

Menurut Fadli, yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama ini masih normatif, seperti seruan dan kecaman terhadap perlakukan dari aparat militer di Myanmar.

Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine sampai pada tahap kedua yaitu pembangunan ruang dokter dan perawat.