Indeks Pembubaran Ormas

Sejak berdiri di Indonesia dengan pusat di IPB, bergerak di bawah tanah dari 1980-an hingga masa reformasi, barulah pada tahun 2000 hingga sekarang HTI menjadi organisasi yang terbuka dan berkembang relatif cepat. Kini, pemerintahan Jokowi membidiknya sebagai organisasi yang "membahayakan keutuhan NKRI".

Pemerintah menyatakan akan membubarkan HTI. Namun pembubaran tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mempertanyakan relevansi sistem pemerintahan khilafah Islamiyah di era Indonesia dan dunia saat ini.

Yasonna mengatakan, guna melakukan pembubaran terhadap HTI, pihaknya berkoordinasi dengan Kemenpolhukam, Kementerian Dalam Negeri dan Polri.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melarang anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) terlibat kegiatan atau upaya pembubaran organisasi lain.

Mendagri setuju atas revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki salah satunya terkait syarat pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara.

Tito Karnavian menjelaskan pihaknya membutuhkan payung hukum yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk membubarkan ormas.