Indeks Pembatasan Internet

Sikap pemerintahan Jokowi yang abai pada karhutla hingga serampangan memutus internet di Papua terbukti melanggar hukum.

Sukamta mengaku sudah mendesak pemerintah agar PP soal pemutusan akses atau pemblokiran internet segera dibuat agar jelas konsep dan batasannya.

Internet shutdown telah menjadi sebuah cara yang dianggap wajar oleh pemerintah untuk menangani situasi konflik sosial di Indonesia.

Wiranto mengatakan pemerintah tidak akan ragu memblokir kembali layanan internet di Papua apabila kerusuhan kembali pecah.

Menkominfo Rudiantara akan mulai mengaktifkan kembali internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap per 5 September mendatang.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pemerintah seharusnya makin dewasa jangan gunakan pendekatan repressive dengan membatasi penggunaan jaringan internet di Papua.

Ada kesamaan antara kerusuhan di Bawaslu dengan di Papua: akses internet dibatasi. Aktivis menilainya itu melanggar hak warga menerima informasi.

Pembatasan internet di Papua oleh Kominfo menunjukkan pemerintah melenggar hak digital warga yang sebenarnya dilindungi oleh pasal 19 ICCPR.

Langkah pembatasan internet dan medsos tidak bisa sembarang dilakukan lantaran dalih pemerintah untuk menahan penyebaran hoaks.

CEO Digital Forensic Indonesia, Ruby Alamsyah mengatakan pemerintah harus mencari metode selain pemblokiran internet untuk mencegah penyebaran hoaks.

Niatnya memerangi hoaks, tapi pembatasan internet bikin banyak pihak merugi, termasuk para pedagang ini.

Pembuatan KPT dan KK jadi melambat karena pembatasan internet yang diberlakukan pemerintah terkait aksi 22 Mei 2019.

Harusnya pemerintah mengusut dan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks dan provokator ujaran kebencian alih-alih membatasi perilaku warganet Indonesia.