Indeks Pembangunan Ikn

Otorita IKN hingga 2024 akan membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap. Mulai dari Istana Negara hingga hunian tapak untuk para menteri.

Hari ini dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp5,3 triliun.

Pemerintah mulai melakukan kontrak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya akan diteken sebelum akhir Agustus 2023.

Presiden Joko Widodo nantinya akan melakukan groundbreaking. Mulai dari Istana Negara. Tetapi agenda tersebut masih dalam pembahasan.

Basuki Hadimuljono mengatakan penandatanganan lelang proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dilakukan akhir Agustus 2022.

Basuki menuturkan, daya dukung Jakarta sudah tidak mungkin dikembangkan dan tidak mampu ditangani dengan metode NCICD.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pemerintah mulai melakukan lelang proyek dengan konsep rancang bangun (design and build).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.

Bendungan Sepaku Semoi memiliki kapasitas tampung 10 juta meter kubik dan akan menjadi salah satu bendungan pemasok air di Nusantara.

Pemerintah berencana mengusulkan agar proses pembangunan Bendungan Lawe-Lawe di Penajam Passer Utara yang mangkrak sejak 2018 untuk dilanjutkan kembali.

Jokowi menyebut subsidi BBM mencapai Rp502 triliun, lebih besar dari biaya membangun IKN sebesar Rp466 triliun.

Pemerintah rencananya mulai membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Agustus 2022. Nantinya akan diawali dengan proyek infrastruktur dasar.

Pemerintah akan mengerahkan 150 ribu - 200 ribu pekerja untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2023.

Menag menegaskan isu dana Haji digunakan pemerintah untuk keperluan lain termasuk pembangunan IKN adalah hoaks.

Pendanaan bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, surat berharga negara, surat utang negara, pemanfaatan aset negara dan pajak khusus IKN.

Survei Litbang Kompas mencatat 51,3 persen responden berpendapat pemerintah lebih fokus membangun IKN dibanding pemulihan ekonomi.

Pemerintah akan membekukan dan membatasi transaksi jual beli tanah di kawasan IKN.

Ada empat peraturan presiden (perpres) dan dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembangunan IKN yang dbahas dalam rapat hari ini.

Jika dipaksakan, dikhawatirkan dalam perjalanan waktu dananya tidak terkumpul sesuai kebutuhan, maka proyek IKN ini akan menjadi tanggung. 

KSP menyebut akan selesaikan apapun masalah lahan dengan proses yang cepat dan selesai sebelum 16 Agustus 2024 tanpa melanggar hukum.