Indeks Pelarangan Buku

Razia buku yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, melanggar hukum dan tak dapat dibenarkan.

Ketidakbebasan zaman Orde Bau antara lain membuahkan apa jang disebut ‘Sastra Eksil’.

Razia buku mengukuhkan kembali aroma busuk yang dilemparkan kepada pemerintah. Pernyataan Jaksa Agung adalah upaya untuk membersihkan aroma busuk itu dan melemparnya ke publik.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menegur Jaksa Agung Muhammad Prasetyo terkait  pernyataan razia buku paham komunis yang dilakuka secara besar-besaran.

Usulan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk merazia buku kiri besar-besaran mirip dengan kelakuan Kejaksaan Agung era Orde Baru.

Sejarawan menduga usul razia 'buku PKI' ada kaitannya dengan upaya untuk menghalau isu miring soal Joko Widodo.

Rezim Orde Baru Soeharto melarang beredarnya terjemahan buku seorang peneliti militer bernama Harold Crouch alias Haris Amir.

Padahal, menurut sosiolog Robertus Robet, demokrasi mensyaratkan penerimaan akan pluralitas gagasan dan ideologi.

MK sebetulnya telah melarang razia buku sejak 2010. Tapi ini terus diabaikan tentara dan dinormalisasi politikus.

PDIP kerap mengklaim sebagai pewaris marhaenisme. Lantas apa kata mereka ketika buku-buku Sukarno dirazia aparat?

Pelarangan buku adalah tindakan lancung. Bagi Pramoedya Ananta Toer, itu menunjukkan rendahnya peradaban.

15 Januari 1939, di Spanyol, tentara pendukung diktator Jenderal Franco membakar perpustakaan Pompeu Fabra. Kata sejumlah sejarawan, mereka melakukannya sambil berteriak: “¡Abajo la inteligencia!” atau "Mampuslah Para Pemikir!"

Sejarah kelam larangan buku sudah terjadi sejak berabad-abad silam. Sejarah juga membuktikan pelarangan buku tak pernah menyurutkan minat orang untuk membaca.