Indeks Pdip

Riset lembaga studi Nagara Institute menyebut sekitar 17,22 persen anggota DPR RI 2019-2024 merupakan bagian dari dinasti politik.

Politikus PDIP menunggu pemaparan visi dan misi cawagub agar tidak seperti membeli kucing dalam karung.

Hasto klaim elektabilitas Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution naik, tapi PDIP masih rahasiakan calon yang akan diusung.

Menurut Hasto DPP PDIP telah memilih nama untuk Pilwalkot Solo, namun pengumumannya akan dilakukan tahap selanjutnya, bersamaan dengan Bali dan Makassar.

Calon kepala daerah dari PDIP di Pilkada 2020 dilarang membuat visi-misi sendiri yang berbeda dengan kebijakan partai.

PDIP mengumumkan 49 pasang calon kepala daerah yang akan diusung dalam PIlkada 2020.

PDIP secara remsi mengumumkan 49 pasangan untuk diusung dalam Pilkada serentak 2020.

Bambang Wuryanto mengaku yakin kalau Gibran Rakabuming akan setia kepada PDIP dan tak akan maju Pilwalkot Solo dari partai lain.

Proses uji kelayakan dan kepatutan bakal calon Wali Kota Solo oleh PDIP sudah rampung.

"Ya kalau soal dukung mendukung, ya kami juga sudah ada arahan [Prabowo] untuk mendukung [Gibran]," kata Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Gibran masih menunggu hasil uji kepatutan dan kelayakan PDIP untuk seleksi Pilwakot Solo.

DPP PDIP membantah mengistimewakan Kota Solo lantaran ada nama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo pada ajang Pilwalkot Solo.

PDIP percaya diri untuk mengusung calon wali kota dan calon wakil wali kota hanya dari kader PDIP saja, tanpa perlu menggandeng partai politik lainnya di Pilwalkot Solo.

Bakal ada uji kelayakan dan kepatutan untuk tiga orang kader PDIP yang maju ke Pilwalkot Solo 2020.

Jika ditotal dari durasi pemerintahan Megawati dan Jokowi, PDIP adalah satu dari dua partai yang paling lama berkuasa setelah keruntuhan Orde Baru.

Politisi PDI-P sebut banyak menteri yang salah tempat di kabinet jokowi-maruf.

Politikus PDIP Effendi Muara Sakti Simbolon menilai posisi menko dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf tak efektif dan hanya memperpanjang proses birokrasi.

Yasonna masih saja mengecewakan publik, tapi Jokowi tidak kunjung mencopotnya.

Surat pemecatan Kompol Rossa telah diterbitkan oleh KPK meski dari Polri menolak pengembaliannya.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman ragu KPK menuntaskan kasus suap PAW yang melibatkan komisioner KPU, terlebih sampai saat ini Harun Masiku masih buron.