Indeks Papua Barat

Kompolnas menyetujui langkah Polri menambah jumlah pasukan di Papua dan Papua Barat, asal aparat di sana tidak melakukan tindakan represif.

Langkah pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat dinilai bukan solusi untuk meredakan gejolak di dua provinsi paling timur Indonesia tersebut.

Anggota Kompolnas Bekto Suprapto menilai polisi belum mengimplementasikan aturan dalam UU Otsus Papua secara maksimal sehingga hubungan aparat dan masyarakat adat kurang harmonis. 

Kemenkominfo masih melanjutkan keputusan untuk melakukan pemblokiran internet pada layanan seluler di Papua, per hari ini.

Mahfud MD meminta pemerintah memperlakukan masyarakat Papua sama dengan warga negara yang lain. Oleh karena itu, dia mendesak pelaku rasisme ditindak tegas oleh aparat hukum. 

Menurut Mahfud MD, konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia saat ini tidak memungkinkan referendum dilaksanakan di Papua. 

Kepolisian menetapkan 10 orang di Timika menjadi tersangka perusakan dan kepemilikan senjata api.

Jokowi akan mengundang para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Papua dan Papua Barat untuk datang ke Istana pada pekan depan.

Mabes Polri menyatakan situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada hari ini sudah kondusif.  

Pelarangan ASN ikut demonstrasi, agar pelayanan publik bisa tetap berjalan di Papua dan Papua Barat.

Mabes Polri mengklaim pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat untuk membatasi peredaran berita hoaks dan pemulihan keamanan di dua provinsi tersebut. 

Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8/2019) dinilai sebagai tindakan represi digital oleh pemerintah.

Perangkat keamanan setingkat kepolisian menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia tidak perlu menggunakan kekerasan atau bersikap berlebihan saat merespons aksi massa.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Evita Nursanty meminta provokator kerusuhan di Papua dan Papua Barat ditangkap. 

Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP Mathias Krey mengatakan aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan.

Pemerintah didesak agar menyelesaikan akar utamanya yakni rasialisme, supaya konflik yang terjadi saat ini tak bergeser ke arah konflik horizontal berbasis SARA.

PKS menyebutkan, kerusuhan yang terjadi di Papua dan Manokwari karena masyarakat tidak puas dengan pemerintah Indonesia.

Pernyataan negatif oleh oknum-oknum disebut memicu aksi di beberapa daerah terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa.

Persoalan Papua Barat kerap menjadi isu sensitif dalam sejarah Indonesia sejak keputusan KMB pada akhir 1949.

Kemendagri meminta kepala daerah untuk menenangkan warga terkait kerusuhan dan aksi massa yang memanas di Manokwari.